Jaka Jatim Desak KPK Usut Tuntas Misteri Hibah Gubernur di Biro Kesra

Nawacita – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi dana Hibah Gubernur di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/05/2025).

“Saat ini hibah Gubernur di Biro Kesra Provinsi Jawa Timur dari tahun anggaran 2019 sampai 2023 belum disentuh sama sekali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami minta kepada KPK agar segera mengusut hibah Gubernur ini,” ucap Musfiq, Koordinator Lapangan, usai aksi demo berlangsung.

Musfiq menyayangkan pihak KPK yang tak kunjung memproses kasus hibah Gubernur yang nilainya sangat fantastis mencapai Rp 2,6 Triliun.

“Karena KPK hari ini hanya mengobok-obok persoalan dana hibah Pokir milik anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi tidak pernah menyentuh hibah Gubernur yang angkanya lebih besar daripada hibah Pokir anggota Dewan,” ujarnya.

“Berdasarkan hasil auditor kerugian uang negara dari BPK sejak tahun 2019 sampai 2023, muncul angka kerugian uang negara Rp 2,06 Triliun,” imbuhnya.

Terlebih ada potensi nilai kerugian negara yang lebih besar lagi, sebab nominal Rp 2,06 Triliun tersebut hanya berasal dari Biro Kesra, belum termasuk OPD lainnya di Pemprov Jatim.

Baca Juga: Puluhan Massa Gelar Demo di Depan Grahadi, Desak Usut Tuntas Kasus Hibah Gubernur

“Ini adalah kerugian uang negara sangat fantastis dari hibah gubernur. Ini hanya di Biro Kesra, belum termasuk OPD yang lain, ini hanya fokus di Biro Kesra, Setda, Pemprov Jawa Timur,” ungkapnya.

Pihaknya pun berharap dengan adanya tuntutan dari masyarakat, KPK dapat segera memproses kasus hibah Gubernur yang terjadi di Biro Kesra Pemprov Jatim.

“Ya makanya kami ini di sini mengaspirasikan bahwa sampai saat ini KPK belum menyentuh Gubernur dalam Hibah Gubernur. Ini KPK sangat-sangat tidak masuk akal,” pungkasnya.