Dedi Mulyadi Tepis Isu Soal Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Barat
Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menepis isu mengenai angka kemiskinan di Jawa Barat yang masih tinggi. Hal itu sebelumnya dilontarkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dedi menyebut pernyataan Mendagri itu tidak merujuk kepada Jawa Barat tetapi merujuk kepada angka kemiskinan di Pulau Jawa.
Dedi Mulyadi menjelaskan, pernyataan Mendagri itu merujuk pada kontribusi angka kemiskinan Jawa Barat terhadap total kemiskinan di Pulau Jawa. Bukan menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi.
“Loh, bukan begitu, jadi Pak Mendagri itu kemarin menyampaikan bahwa jumlah kemiskinan pasti yang paling besar di Pulau Jawa, karena penduduknya banyak, gitu loh. Jadi kalau persentase, misalnya gini loh, kemiskinan tiga persen, di Sumatera Barat penduduknya 2 juta,” ungkap Dedi saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Selasa (20/5/2025).
“Tapi kalau 3 persen di Jawa Barat berarti 3 persen dari 5 juta 50 juta kan beda. Jadi presentasinya paling tinggi.” tambah dia.
Meski demikian, Dedi Mulyadi tidak menampik bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat masih menjadi persoalan serius. Itulah sebabnya mengapa ia menginisiasi sejumlah kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya.
Baca Juga: Siswa Nakal Lulusan Program Wajib Militer yang Tak Punya Keluarga akan jadi Anak Angkat Dedi Mulyadi
Seperti larangan wisuda bagi siswa TK hingga SMA, larangan study tour yang memberatkan orang tua siswa serta peniadaan pungutan sekolah yang membebani siswa dan orang tua siswa.
“Nah untuk itu ya kita ini salah satu untuk menyelesaikan problem kemiskinan. Ini salah satu cara untuk menyelesaikan problem kemiskinan,” kata Dedi.
“Ini loh Saya melarang study tour itu Bagian untuk menyelesaikan problem kemiskinan Saya melarang Perpisahan dengan biaya mahal Saya menyelesaikan problem kemiskinan,” imbuh dia.
Kebijakan tersebut dikeluarkan bukan tanpa alasan. Menurut Dedi Mulyadi kemiskinan di Jawa Barat bukan hanya terjadi akibat kurangnya pendapatan per kapita. Tetapi juga akibat banyaknya pengeluaran yang tidak perlu dan harus ditanggung oleh kepala keluarga atau orang tua. Seperti kegiatan wisuda mewah atau study tour yang mahal.
“Saya melarang wisuda-wisudaan Itu bagian dari menyelesaikan problem kemiskinan Karena kemiskinan itu Itu bukan hanya orang Mengalami rendahnya pendapatan, kemiskinan terjadi karena Besarnya beban pengeluaran,” jelas Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Terharu Saksikan Pertemuan Orang tua dengan Para Siswa yang Dikirim Ke Barak Militer
“Maka strategi saya adalah Ditekan pengeluaran rakyat Sehingga pendapatannya menjadi cukup untuk kehidupan,” tandas dia.
Hal itu dinilai Dedi turut memicu beban ekonomi bagi keluarga kurang mampu. Dedi berharap kebijakan itu dapat menjadi solusi konkret dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Jawa Barat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Itu tugas negara, Bebaskan dari pengobatan, bebaskan dari pendidikan, kemudian bebaskan masyarakat dari berbagai pungutan. Kemudian berikan ruang pekerjaan yang luas, kemudian juga atur kelahirannya secara baik sehingga anak, keluarganya ya minimal, maksimalnya tiga, ini adalah strategi,” tegas Dedi.
“Nah, strategi ini harus dilihat dari konsep cara berpikir saya. Saya berpikir itu dari dulu ketika nyusun pendapat belanja negara, belanja daerah, itu tidak pernah berpikir dulu pendapatan daerah,” pungkas dia.
Reporter: Niko
