KDM Dinilai Lecehkan Legislatif, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Walk Out dari Rapat Paripurna
BANDUNG, Nawacita – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan aksi Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025). Aksi tersebut dilakukan lantaran Fraksi PDIP menilai bahwa Gubernur Jawa Barat telah melecehkan DPRD selaku lembaga legislatif di Jawa Barat.
Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan mengungkapkan bahwa sikap itu merupakan bentuk kekecewaan atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dedi dinilai melecehkan DPRD akibat pernyataannya yang menyebut bahwa tidak perlu ada lagi rapat apapun dengan DPRD. Pernyataan itu diduga dilontarkan saat agenda Musrembang di Cirebon Jawa Barat serta pidatonya pada agenda Pelantikan DPD APDESI Jawa Barat beberapa waktu lalu.
“Tapi ke anggota DPRD atau ke lembaga DPRD nya bahwa gubernur sudah menyatakan bahwa tidak perlu lagi lah rapat dengan DPRD waktu di APDESI dan dulu waktu di Musrembang sama pak? iya sama,” ungkap Memo saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025).
Baca Juga: KDM Klarifikasi Soal Pernyataannya Bakal Bagi 10 Juta Per KK Jika Jadi Gubernur DKI Jakarta
Menurut Memo, seharusnya gubernur bisa bersinergi dengan DPRD. Sebab lembaga legislatif dan lembaga eksekutif merupakan satu kesatuan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dimana sistem pemerintahan di Indonesia menganut Trias Politika.
“Sama jadi keberadaan kita ini sebenarnya satu kesatuan dengan legislatif sama eksekutif harusnya saling menunjang, saling memperkuat tapi bukan saling mentiadakan ya. Kami ini udah terlegitimasi ini, 120 orang ini kan mewakili rakyat Jawa Barat,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Memo menegaskan bahwa aksi Walk Out Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dilakukan untuk menjaga kehormatan lembaga DPRD.
“Ya baik perundang-undangan juga harus dilibatkan. Berarti jangan dilecehkan ya. Kami fraksi PDI perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD bukan fraksi, bukan kehormatan fraksi merasa prihatin lah DPRD direndahkan dilecehkan,” tegas Memo.
Memo meminta Dedi Mulyadi untuk klarifikasi ihwal pernyataannyanyangbdinai melecehkan lembaga DPRD itu. Ia berharap agar sikap fraksinya itu bisa diikuti juga oleh fraksi lain. Mengingat pernyataan gubernur Jawa Barat dinilai melecehkan lembaga serta status keanggotaan DPRD.
“Jadi kami perlu berbuat dan ini perlu saya untuk mengadakan interpretasi minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD bukan fraksi ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lainnya,” ungkap Memo.
“Jadi fraksi PDI Perjuangan ya kami ingin keluar untuk memperbaiki suasana, hubungan karena kita tidak bisa saling lepas baca perundang undangan,” pungkas dia.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan lainnya, Doni Maradona menekankan, pemerintahan di Indonesia dibangun atas dasar Trias Politika. Dimana lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya berkolaborasi dalam menjalankan pemerintahan.
“Kalau untuk langkah itu belum kita putuskan. Tapi pada prinsipnya begini, dia ini kan pemimpin, negara dibangun kan pake konsep berpolitiknya kan Trias Politika. Ada lembaga legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif,” kata Doni saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Doni menilai, pernyataan Dedi Mulyadi itu mendiskreditkan bahkan melecehkan lembaga DPRD serta para anggotanya. Sikap Dedi itu dianggap terlalu congkak sebab Dedi merasa bisa menjalankan pemerintahan sendirian.
“Acara membicarakan musyawarah tentang rencana pembangunan provinsi Jawa barat di situ dihadiri sekian banyak orang, sekian banyak tokoh. Ucapannya itu mendiskreditkan bahkan kalau saya bilang bisa melecehkan, lembaga yang dilecehkan. Kalau lembaga dilecehkan, otomatiskan anggota juga dilecehkan,” ungkap Doni.
“Nah dia merasa dia sebagai eksekutif bisa berjalan sendiri menjalankan pemerintahan. Gak bisa. Kalau misalnya dia berpikiran bisa menjalankan sendiri pemerintahan ini, dia serahkan APBD-nya jauh urus sendiri, raperdanya buat sendiri, jangan dibicarakan ke DPRD,” tambah dia.
Ia juga mengajak fraksi lainnya agar menuntut klarifikasi dari Dedi Mulyadi atas pernyataannya yang dinilai melecehkan DPRD. Terlebih, Dedi Mulyadi tidak hadir sama sekali pada Rapat Paripurna Jumat kemarin.
“Kenapa? Sembilan hari loh. Seolah-olah pernyataan dia itu benar. Nah DPRD-nya gak bisa diam, ini lembaga. Negara ini dibangun dengan konsep demokrasi. Gak bisa. Gak ada yang bisa berjalan dengan sendiri,” ujar Doni.
“Nah kita fraksi PDI Perjuangan, saya juga berharap harusnya lembaga DPRD, ini semua fraksi minta klarifikasi dari gubernur. Apa maksud tujuan omongannya dia itu. Kalau dia merasa bilang dia tidak perlu berbicara dengan kita, gak usah membahas Raperda di sini buat aja raperdanya sendiri,” tandas dia.
Apalagi, lanjut Doni, dari lima Pergub perubahan yang seharusnya diinformasikan ke DPRD untuk dibahas, hanya tiga Pergub yang diinformasikan kepada DPRD. Sementara dua Pergub lainnya sama sekali tidak diinformasikan bahkan dibahas bersama DPRD.
“Lima Pergub perubahan, dari lima itu yang diberitahu kepada DPRD hanya tiga. Dua yang lainya itu nggak diberitahu. Kan apa-apaan itu? Ya kalau dia tidak klarifikasi mungkin ya kita fraksi PDI Perjuangan apapun yang diajukan untuk dibicarakan di DPRD ya kita tidak mau tidak terlibat,” pungkas dia.
(Niko)
