Bandung, Nawacita – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi heran dan mempertanyakan pernyataan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut adanya ancaman dan intimidasi terhadap siswa yang menolak dimasukkan ke barak militer tidak akan naik kelas.
Dedi menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut, baik secara pribadi di media sosialnya ataupun secara publik.
“Kata siapa? Ya bukan, yang menyatakan siswa yang masuk barak tidak naik kelas kata siapa?,” ungkap Dedi saat ditemui di Bale Pakuan Bandung Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).
Ia mengatakan bahwa tidak akan menanggapi pernyataan KPAI tersebut. Sebab, Dedi sendiri tidak mengerti dasar pernyataan KPAI terkait hal itu.
“Saya kan tidak pernah ngomong itu, kita tidak akan menanggapi sesuatu yang saya tidak mengerti apa yang dimaksudnya,” tegasnya.
Menurut Dedi, program wajib militer ini terbukti efektif dalam mendidik para siswa. Program ini sekarang sedang dipersiapkan untuk gelombang kedua, setelah gelombang pertama berhasil dilaksanakan di beberapa lokasi di Jawa Barat selama 14 hari.
“Ya nanti mereka setelah 28 hari dan 20 hari pertama rehat dulu mereka. Setelah itu nanti masuk yang baru,” paparnya.
Sebelumnya diketahui, KPAI mengungkap bahwa ada praktik intimidatif dalam pelaksanaan program wajib militer. KPAI menyebut anak-anak yang menolak mengikuti program ini bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas.
Hal tersebut diduga berdasarkan temuan KPAI di salah satu lokasi program di Purwakarta. Dalam program itu ditemukan tiga SMP Negeri yang belum memiliki guru BK.
Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang memberikan rekomendasi kepada siswa untuk mengikuti program tersebut.
Selain itu, KPAI juga menyebut bahwa sekitar 6,7 persen anak menyatakan tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak militer.
KPAI menilai hal ini bertentangan dengan ketentuan program tersebut, di mana pelajar yang dikirim harus berasal dari latar belakang dengan kebiasaan merokok, bolos sekolah, atau pernah terlibat tawuran.
Reporter : Niko
