Bandung, Nawacita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menjalin kerjasama dengan Polda Jawa Barat serta Polda Metro Jaya untuk melakukan pemberantasan aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi serta meresahkan masyarakat di Jawa Barat.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman serta Komitmen Bersama tentang Sinergi Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Mendukung Percepatan Pembangunan di Jawa Barat antara ketiga belah pihak di Bale Pakuan Bandung Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

“Ini ada MOU Pemprov Jabar, para Bupati Walikota SE Jawa Barat dengan Polda Jabar dan Polda Metro, karena Jawa Barat itu wilayahnya ada dua polda yaitu ada Polda Jabar dan Polda Metro di wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Nah, perjanjian ini menyangkut berbagai hal, pertama meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Jawa Barat, ketertibannya, kemudian juga ketenteraan warganya,”tambahnya.

Hal itu juga dilakukan dalam rangka memberantas premanisme di dunia industri yang sempat meresahkan para investor serta mengganggu iklim investasi di Jawa Barat.

Selain di kawasan industri, pemberantasan premanisme juga bakal dilakukan di tengah masyarakat. Seperti aksi premanisme di pasar dan jalanan yang cukup meresahkan masyarakat kecil.

“Yang kedua mendorong iklim investasi untuk tumbuh kondusif dan kemudian melahirkan banyak tenaga kerja yang nanti bisa bekerja dan di dalamnya kita ada upaya-upaya yang akan dilakukan memperkuat basic-basic keamanan di setiap kawasan dan zona industri,” jelas Dedi.

“Kemudian menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM, ada ketentraman di pasar dan di berbagai tempat lainnya,” sambungnya.

Dedi mengatakan bahwa kerjasama ini tidak hanya dalam pemberantasan aksi premanisme. Namun juga sebagai langkah penertiban dan penegakan kedisiplinan bagi anak-anak agar tidak membawa kendaraan ke sekolah. Hal itu selaras dengan kebijakan Dedi Mulyadi yang melarang siswa untuk membawa kendaraan ke sekolah.

“Kemudian mendorong anak-anak sekolah di Jawa Barat untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas mereka bisa kan sudah dimulai di bawah umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor kecuali yang jaraknya tidak bisa ditempuh dengan kendaraan umum atau berjalan kaki,” paparnya.

Selain itu, kerjasama ini juga langkah preventif dalam mencegah pergaulan bebas dan kenakalan remaja di Jawa Barat. Meski sudah ada kebijakan wajib militer, namun langkah pencegahan dan penertiban dari hulu harus tetap dilaksanakan.

“Kemudian juga pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja, narkoba, obat-obatan terlarang, kemudian minuman-minuman, oplosan yang sering tersebar di mana-mana, dan melakukan pengetatan pengawasan terhadap anak-anak sekolah,” jelasnya.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Kerahkan Tim Gabungan TNI-Polri Berantas Preman di Jakarta

“Sehingga nanti di jam-jam tertentu mungkin saya akan memperlakukan pada hari-hari belajar, itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah, karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak,” tambah Dedi.

Senada dengan Dedi, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa pihaknya bekerjasama dengan berbagai pihak akan membangun pos-pos keamanan di berbagai titik wilayah industri serta berbagai titik di tengah masyarakat seperti pasar dan jalanan.

“Kami akan segera selesaikan tadi sudah arahannya kita akan melakukan patroli bersama TNI membangun pos-posdi tempat perindustrian dan kita akan jamin investasi di Jawa Barat aman. Tadi saya sampaikan bahwa untuk di kawasan industri, pemuhiman, pasar, pembangunan rumah dan segala macemnya yang dirisaukan oleh masyarakat kita semua akan tindak dan sudah dilakukan,” ujarnya.

“Di pasar-pasar itu rakyat kecil itu yang pedagang-pedagang kecil diambilin duitnya 5000 rupiah. Tidak ada tempat premanisme di Jawa Barat,” tegas dia.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjel Pol Karyoto menjelaskan bahwa pihaknya sebagai Polda Metro Jaya membawahi beberapa wilayah di Jawa Barat seperti Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Ia menekankan bahwa tindak premanisme merupakan tindakan yang meresahkan. Baik itu untuk dunia industri maupun untuk masyarakat.

“Premanisme prinsipnya premanisme ini lebih banyak mengganggu daripada membantu. Terus kita polisi sampai pada polisi yang paling bawah itu mengambil sikap untuk diperangi (premanisme),” tegasnya.

“Apalagi berkaitan dengan investasi seperti ada pabrik-pabrik yang akan dibangun, pabrik-pabrik yang go internasional ada multi apa, nasional company tentunya hal-hal ini sudah tidak ditolerir dan jelas ini mengganggu,” tambah Kartoyo.

Reporter : Niko