Kesbangpol Minta 209 Ormas Aktif di Kota Bandung Setorkan Laporan Tahunan
BANDUNG, Nawacita – Kesbangpol Minta 209 Ormas Aktif, Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud, Agama, dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Apep Insan Parid meminta 209 organisasi kemasyarakatan (ormas) resmi di Kota Bandung untuk menyetorkan laporan tahunan.
Hal itu menyusul banyaknya ormas yang belum menyetorkan laporan tahunan ke Kesbangpol Kota Bandung. Sehingga data keormasan yang tercatat masih dinamis. Seperti seringnya pergantian pengurus tanpa laporan resmi dan perpindahan sekretariat yang tidak tercatat. Banyak ormas juga masih menggunakan rumah pribadi ketua sebagai sekretariat, sehingga keberadaan mereka kerap sulit dilacak.
“Kami berharap ormas dapat membuat laporan aktivitas minimal satu kali dalam setahun. Tidak perlu setiap kegiatan dilaporkan, cukup rangkuman kegiatan di akhir tahun,” kata Apep kepada awak media di Bandung, Selasa (29/4/2025) petang.
Baca Juga: Atasi Parkir Liar, Pemkot Bandung Wacanakan Bangun Area Parkir Bertingkat
Ia juga mengungkapkan pihaknya belum bisa memantau aktivitas ormas secara langsung akibat beberapa kendala.
“Kami belum bisa memantau secara menyeluruh tingkat aktivitas masing-masing ormas. Ada ormas yang meminjam istilah Sunda, hanya ‘tukcing’ dibentuk sekadar ada,” imbuh dia.
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya pelaporan perubahan kepengurusan agar data tetap akurat dan berguna untuk pembinaan. Sayangnya, realisasi harapan tersebut masih jauh dari optimal.
“Laporan yang masuk sangat minim, dan ketika dihubungi, pengurus lama sering kali sudah tidak aktif tanpa meneruskan informasi kepada pengurus baru,” tutur Apep.
Meski demikian, Apep tetap mengapresiasi sejumlah pengurus lama yang tetap memberikan kontak pengurus terbaru.Dari total 209 ormas, Apep menyatakan bahwa lebih dari 50% diantaranya masih tergolong aktif.
“Itu terlihat dari kehadiran mereka dalam kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan,” pungkas dia.
Adapun sisanya diduga mengalami perubahan internal yang belum dilaporkan secara resmi ke Kesbangpol. (Niko)
