Masa Tugas Satgas Citarum Berakhir, Pemprov Jabar Bakal Kelola Citarum Secara Mandiri

Bandung, Nawacita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana untuk mengelola Sungai Citarum secara mandiri. Hal itu dilakukan karena Program Citarum Harum dan masa tugas Satgas Citarum Harum akan berakhir pada Maret 2025.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jabar akan membuat kelembagaan baru untuk mengelola sungai Citarum. Pembentukan lembaga baru tersebut bertujuan untuk melanjutkan hasil dari program Citarum Harum sekaligus menggantikan Satgas Citarum Harum yang masa tugasnya berakhir pada bulan ini.

“Nanti kelembagaannya akan tetap bekerja walaupun misalnya namanya berbeda tapi fungsi-fungsi dan perannya akan tetap bekerja,” kata Dedi saat ditemui di BPK Perwakilan Jawa Barat, Kamis (13/03/2025).

Dedi mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan TNI baik angkatan darat, laut maupun udara untuk membentuk lembaga baru yang akan mengurusi sungai Citarum nantinya.

“Kerjasama besok kita akan menandatangani kerjasama dengan Mabes Angkatan Darat, kemudian saya akan menandatangani kerjasama dengan Mabes Angkatan Laut dan kemudian Mabes Angkatan Udara. Saya akan lakukan roadshow semuanya,” kata Dedi.

Selain membentuk lembaga baru untuk mengelola sungai Citarum, Dedi menuturkan bahwa pihaknya juga akan turut mengelola setiap wilayah sungai yang ada di Jawa Barat.

Dedi akan berkoordinasi dengan para Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Kepala Polisi Sektor (Kapolsek) untuk mengelola dan mengawasi sungai di lingkungan kerja masing-masing.

“Kemudian dari situ Saya akan ingin mengkoordinasikan dengan para danramil, kemudian Kapolsek untuk mengawasi sungai di lingkungan kerjanya masing-masing, mengawasi daerah-daerah aliran sungai,” tambahnya.

Dedi menjelaskan bahwa sungai-sungai yang harus dijaga dan diawasi bukan hanya sungai berkapasitas besar, namun juga sungai-sungai atau aliran air yang berkapasitas kecil.

Dedi menggambarkan hal itu dengan filosofi Sunda yang mengajarkan bahwa saluran air memiliki empat jenis seperti kuluwuh, susukan (selokan kecil), walungan (sungai berkapasitas besar) dan sungapan (tempat bertemunya berbagai aliran sungai.

Menurutnya keempat jenis saluran air tersebut harus terkoneksi dengan baik agar sungai tetap seimbang dan terjaga.

“Kemudian dari situ Saya akan ingin mengkoordinasikan dengan para danramil, kemudian Kapolsek untuk mengawasi sungai di lingkungan kerjanya masing-masing, mengawasi daerah-daerah aliran sunga,” jelas Dedi.

Dedi menargetkan, upaya pemeliharaan sungai oleh lembaga baru di Jawa Barat serta bekerjasama dengan pihak polisi an TNI bisa membuat sungai di Jawa Barat semakin bersih dan bebas dari sampah.

“Sehingga kalau kemudian nanti tahap pertama yang akan terberesin hari ini adalah dalam waktu enam bulan Jawa Barat harus bebas sampah. Ini yang lagi kita cari cara, bebas sampah. Karena kalau sampahnya sudah selesai, sudah terkunci dengan baik, yang lain itu gampang,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Sekertaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman mengatakan bahwa pengelolaan sungai Citarum akan dilakukan secara mandiri oleh Pemprov Jabar. Hal itu diakibatkan anggaran program Citarum Harum yang saat itu disimulasikan Rp. 0. Terlebih masa tugas Satgas Citarum Harum akan berakhir pada Maret 2025.

“Tapi yang jelas Pemda Provinsi Jawa Barat harus antisipasi, harus mitigatif, makanya untuk urusan-urusan sumber daya air ya, kami sudah mulai membicarakan agar kita laksanakan secara mandiri, tapi kerjasama dengan BBWS, misalnya normalisasi sungai,” jelas Herman.

“Ya tentu harus ada perubahan strategi, berarti kemandirian provinsi, kabupaten kota, dan kerjasama pentahelix ini harus ditingkatkan,” tambahnya.

Meski demikian, Herman mengaku bahwa Pemprov Jabar belum memiliki rencana pasti untuk mengelola Citarum Harum secara mandiri. Rencananya, Pemprov Jabar akan menggunakan APBD untuk operasional Citarum Harum sebagai langkah antisipasi agar program Citarum Harum masih bisa berjalan.

Baca Juga: Jabar Dinobatkan jadi Provinsi dengan Tempat Mangkal PSK Terbanyak di Indonesia

“Belum, belum, contohnya tadi apabila uangnya tidak ada untuk normalisasi sungai sarana persaraan dari BBWS nanti untuk belanja BBM dan lain sebagainya kita backup dari APBD Provinsi itu contoh kecil ya jadi tidak ada akar rotan pun jadi yang penting tugas-tugas untuk menjaga meningkatkan kualitas air di Citarum harus kita lakukan terus. Jadi jangan sampai efisiensi kemudian kita jadi mati langkah,” ucap Herman.

Terakhir, Herman menerangkan bahwa rencana untuk mengelola Citarum Harum secara mandiri juga bagian dari persiapan sebelum masa tugas Satgas Citarum Harum selesai pada tahun ini.

“Barusan kita bicarakan termasuk ancang-ancang exit strategy apabila satgas ini selesai masa tugasnya yakni Desember 2025 sesuai dengan perpres. Ya 2026 kami harus betul-betul bisa mandiri ya masyarakat sipil, pemda maupun masyarakat luas untuk mengelola Citarum Harum agar tetap harum,” terangnya.

“Jadi efisiensi ya jalan tapi kita ikhtiarkan agar tetap ada walaupun tidak ada kita akan cari solusi-solusi lain dan kami yakin bisa,” pungkasnya. (niko)