Bey Pastikan Pemprov Jabar Bakal Lakukan Efisiensi APBD 2025

Bandung, Nawacita – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bakal lakukan Efisiensi Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bey saat ditemui awak media di Gedung Sate Bandung, Kamis (30/01/2025).

Bey mengungkapkan, pihaknya akan segera membahas terkait detail anggaran yang akan diefisiensikan.

“Tentunya kami akan lakukan dan sudah akan dibahas, yang nanti dibahas jumlahnya berapa-berapa jumlahnya sih sekitar,” ungkap Bey.

Bey menyebut, efisiensi tersebut ditargetkan mencapai 2 triliun dan akan menyesuaikan dengan visi misi Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat terpilih.

Baca Juga: Pemprov Jabar Tegaskan Tolak Izin Pengajuan Pagar Laut di Bekasi

“Ya sekitar segitu deh (2 triliun) ada kemungkinan efisiensi itu kami kan sesuai dengan arahan dan juga ada juga teralokasi ini jadi sekaligus juga dengan visi misi gubernur terpilih,” kata Bey.

“Jadi sekaligus jadi sekali jalan tapi tentunya Inpres sangat kami perhatikan pada saat itu,” pungkasnya.

Senada dengan Bey, Inspektur Daerah Jawa Barat, Eni Rohyani menyebut, efisiensi anggaran yang dilakukan bukan hanya karena Inpres No. 1 Tahun 2025, namun juga terkait dengan adanya kebijakan baru tentang perpajakan.

“Efisiensi itu memang harus ya. Karena kan kita lihat kan menyusun perencanaan pembangunan itu sebelum kepala daerah terpilih dan sebelum juga presiden memberikan instruksi,” ujar Eni saat ditemui di Gedung Sate, Jumat (30/01/2025).

Hal tersebut kata Eni, cukup menggunakan bah struktur pendapatan Pemprov Jabar sehingga tidak memungkinkan jika Pemprov Jabar masih bertahan pada perencanaan awal.

“Walaupun kita sudah diberikan peraturan baru mengenai kebijakan perpajakan yang itu sangat mengubah struktur pendapatan kita kemudian kita juga harus mengikuti mandatur rispending dari pemerintah yang itu membuat belanja pembangunan sangat tergerus,” katanya.

“Ditambah dengan adanya Inpres maka tidak memungkinkan kita tetap pada perencanaan awal,” pungkasnya.

(niko)