Kuliah Ulang, Mendikti Tak Bisa Luluskan Ratusan Alumni Stikom Bandung

Segera ditindak, Mendikti Minta Laporkan Kampus Bermasalah

BANDUNG, NAWACITA.co – Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti), Satriyo Soemantri Brodjonegoro buka suara terkait ratusan ijazah alumni Stikom Bandung yang Dianulir. Satriyo menyebut, hal tersebut sudah diproses  LDDIKTI dan ratusan alumni yang ijazahnya dianulir tersebut wajib mengulang kuliah.

“Oleh LLDIKTI sudah diproses untuk mengulang karena tidak bisa kita meluluskan mahasiswa tanpa mengikuti aturan yang sebenarnya,” ucap Satriyo.

Ia menegaskan, hal tersebut sudah menjadi ketentuan yang tidak dapat dirubah. Mahasiswa hanya dapat dinyatakan lulus jika memenuhi syarat yang ditetapkan, salah satunya menuntaskan SKS kuliah yang diambil.

“Itu juga satu aturan perguruan tinggi swasta atau negeri, jangan sekali-kali meluluskan tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku,” tambahnya.

Ia menegaskan, jika hal tersebut terus terjadi berulang-ulang maka kampus yang melakukan praktik tersebut bisa terancam ditutup.

“ada seperti itu kami akan tindak tegas selain harus mengulang, kalau berkali-kali seperti itu kita akan tutup,” tegas Satriyo.

Disinggung terkait apra alumni yang karirnya terancam, ia menyebut, hal itu kembali kepada keinginan dari masing-masjng alumni. Ia tetap menegaskan bahwa para alumni yang ijazahnya dianulir karena tidak memenuhi syarat, wajib mengikuti kuliah ulang.

“Kembali pada mereka, kalau serius benahi semua, yang lain dipertahankan harus baik. Jadi jangan pemerintah yang harus menyelesaikan, tanggungjawab sebagai perguruan tinggi,” ungkap Satriyo.

“Harus kuliah ulang kalau ada sks yang belum tercukupi,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, bagi para alumni yang ijazahnya dianulir namun sudah memenuhi persyaratan, maka hal tersebut murnj merupakan kesalahan kampus.

“Kalau kampus yang salah, anaknya harus dimaafkan,” ucapnya.

Disinggung terkait sanksi, ia menyebut bahwa kampus yang melakukan praktik seperti itu akan dikenakan sanksi legal karena melanggar aturan.

“Sanksinya lebih kepada sanksi legal, karena itu kan tindakan tidak sesuai aturan berlaku,” katanya.

“Biasanya kan ada kemudian yang mengadu, gak mungkin 4.000 kampus di pelototin kan, kalau ada kampus yang ditengarai tidak beres ya lapor kami, kalau betul kami tindak,” pungkasnya.

(niko)