Jakarta, Nawacita – Penunjukan Presiden Prabowo terhadap Aminudin Makruf sebagai Wakil Menteri BUMN dan Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan sudah berjalan dua bulan lebih. Namun jabatan keduanya sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak kunjung dicopot sampai 5 Januari 2025 ini.
Meski tidak ada larangan, namun praktek seperti ini membuat publik menilai ada ketidakseriusan pemerintah dalam menata sumber daya manusia yang profesional dalam mengelola perusahaan negara. Fakta masih double jabatan Wamen dan Komisaris itu terlihat di website resmi pln.co.id, Minggu (5/1/2025).
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Kementerian BUMN pada 24 Juli 2024 mengangkat sejumlah pejabat Komisaris. Diantaranya adalah Burhanudin Abdullah (mantan Gubernur BI) sebagai Komisaris Utama PT PLN bersama nama-nama lain seperti Aminudin Makruf (aktivis PMII), Suahasil Nazara, Andi Arief (Bappilu Partai Demokrat), dan Ali Masykur Moesa (Politisi PKB) sebagai Komisaris PT Perusahaan Listrik Nasional (PLN).
Penunjukan ini menuai perhatian publik, mengingat posisi strategis PLN sebagai perusahaan negara di sektor kelistrikan. Terlebih dua dari mereka lalu diangkat sebagai Wakil Menteri pada Kabinet Merah Putih. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah keputusan ini murni berdasarkan kompetensi atau bagian dari strategi bagi-bagi jabatan di era Presiden Prabowo Subianto.
Profil Singkat Para Komisaris Baru
- Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan dan ekonom dengan rekam jejak panjang di bidang kebijakan fiskal. Ia dikenal sebagai tokoh profesional, meski latar belakangnya lebih dekat ke sektor keuangan dibanding energi.
- Andi Arief, politisi senior dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu partainya. Andi dikenal aktif dalam dunia politik, dan penunjukannya dianggap sebagai bentuk konsesi politik untuk menjaga harmoni koalisi pemerintah.
- Ali Masykur Moesa, akademisi dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski memiliki latar belakang kuat di bidang hukum dan audit, kaitannya dengan sektor energi masih dipertanyakan.
- Aminuddin Ma’ruf, dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 20 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 73/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.Pria kelahiran Karawang, 27 Juli 1986 ini merupakan Staf Khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada periode 2020-2023. Ia pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia periode 2014-2016.
Isu Nepotisme dan Bagi-Bagi Jabatan
Penunjukan ini mengundang kritik dari sejumlah pengamat yang melihat adanya potensi politisasi di BUMN. PLN, sebagai salah satu perusahaan negara terbesar, dinilai membutuhkan pemimpin dengan keahlian teknis di bidang energi.
“Penunjukan ini menguatkan narasi bagi-bagi jabatan di lingkaran koalisi. Posisi strategis seperti di PLN seharusnya diisi oleh figur dengan pengalaman langsung di sektor energi,” ujar Bhima Yudhistira, seorang pengamat ekonomi.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, pengangkatan ketiganya telah melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kebutuhan strategis PLN. “Kami membutuhkan beragam keahlian untuk memperkuat tata kelola perusahaan ini. Ada aspek ekonomi, hukum, dan politik yang semuanya relevan,” ujar Erick dalam pernyataan resminya.
Reaksi Publik
Di media sosial, opini masyarakat terbagi. Sebagian mendukung langkah pemerintah dengan alasan bahwa pengawasan PLN membutuhkan pendekatan multidisiplin. Namun, tak sedikit yang mempertanyakan relevansi latar belakang para komisaris dengan kebutuhan perusahaan.
“Jangan sampai BUMN strategis seperti PLN menjadi ajang konsesi politik. Ini bukan hanya soal posisi, tapi soal pelayanan listrik bagi rakyat,” tulis seorang pengguna Twitter.
Tantangan di Depan
PLN menghadapi tantangan besar, termasuk transisi energi menuju energi terbarukan, efisiensi pengelolaan anggaran, dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Publik berharap pengangkatan ini dapat membawa perubahan positif, meski skeptisisme tetap tinggi.
Apakah langkah ini akan memperkuat PLN atau justru menjadi beban baru bagi perusahaan negara ini? Waktu yang akan membuktikan.
