Pemkot Surabaya Sambut Positif Kunker Komisi X DPR RI

Surabaya, Nawacita | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja (Kunker) spesifik dari Komisi X DPR RI, Rabu, (20/11/2024). Dalam kunker spesifik kali ini, jajaran Komisi X DPR RI mengajak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk berdiskusi membahas terkait bidang pendidikan.

Diketahui dalam kunjungan kali ini turut diikuti oleh anggota Komisi X DPR RI lainnya, diantaranya ada I Nyoman Parta dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali, Puti Guntur Soekarno dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim I, Muhammad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golkar Jatim IV, Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat XI, Ashraff Abu dari Fraksi Partai Golkar Dapil Sumatera Utara I, Lita Machfud Arifin dari Fraksi Partai Nasdem Dapil Jatim I. Ledia Hanifa dari Fraksi PKS Dapil Jawa Barat I, dr. Gamal Albinsaid dari Fraksi PKS Dapil Jatim V, Muhammad Hoerudin Amin dari Fraksi PAN Dapil Jabar XI, dan Sabam Sinaga dari Fraksi Demokrat Dapil Sumatera Utara II.

Penjabat sementara (PJs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menjelaskan berbagai hal terkait permasalahan pendidikan di Kota Surabaya, salah satunya ialah PPDB, Pemkot Surabaya sendiri telah membagi 4 jalur untuk masuk ke sekolah negeri, diantaranya jalur afirmasi sebanyak 15 persen untuk keluarga miskin dan pra miskin. Selain itu, jalur prestasi sebanyak 30 persen.

“Kemudian di jalur zonasi 70 persen untuk SDN dan SMPN 50 persen. Untuk zonasi 1 sebanyak 30 persen dan zonasi 2 sebanyak 20 persen maksimal,” ujarnya.

PJs Restu Novi juga menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Surabaya telah menjalankan program nasional di bidang pendidikan, yaitu makan bergizi gratis yang telah siap ditindaklanjuti tahun depan.

“Kami selalu mengecek kesiapan dan evaluasi, mulai dari segi anggaran juga sudah dibahas, mudah-mudahan program ini sesuai dengan amanah dan tujuannya, untuk mempersiapkan generasi emas 2045,” kata PJs Restu Novi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan, tujuan kerja kali ini adalah untuk menampung aspirasi dari jajaran Pemkot Surabaya terkait adanya isu pendidikan. Mulai dari adanya isu kurikulum merdeka, PPDB Zonasi, penerapan Ujian Nasional (UN) maupun Asesmen Nasional (AN)

“Terkait dengan PPDB ini banyak sekali masukan-masukan, agar beberapa rekrutmen siswa baru di jalur zonasi, prestasi dan jalur afirmasi, nah slot untuk zonasi ini agar dikurangi, dan slot untuk prestasi ditambah. Nah, masukan-masukan ini nanti akan kami diskusikan dan tentunya diformulasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” kata Lalu.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Dukung Program Ketahanan Pangan Polri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus sebagai Ketua Tim kunker, menerangkan bahwa Kurikulum Merdeka telah berjalan sangat baik di Kota Surabaya. Berbeda dengan yang berada di daerah lain, yang masih ditemui berbagai persoalan yang belum dapat ditindaklanjuti dengan maksimal.

“Tentu, apa yang kita sudah dapatkan dari Surabaya hari ini, bisa menjadi rujukan bagi daerah lainnya di Indonesia,” ujarnya.

Selain membahas soal penerapan Zonasi PPDB dan Kurikulum Merdeka, jajaran Komisi X DPR RI juga membahas kesiapan pelaksanaan UN di Kota Surabaya. Hasil dari diskusi kali, menurut Lalu, Pemkot Surabaya menyambut baik adanya kebijakan tersebut.

“Pada prinsipnya UN nggak masalah, tetapi jangan menjadi satu-satunya penentu untuk kelulusan siswa, karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, UN banyak menyisakan persoalan juga, padahal dampak positifnya ada. Sekali lagi, teman-teman di Surabaya, seperti tadi kunjungan ke salah satu SMPN itu meminta, agar UN ada, tetapi bukan menjadi satu-satunya penentu (kelulusan),” pungkasnya. (Gio)