BEM Unitomo Gelar Dialog Terbuka Demokrasi Tanpa Seleksi, Pemilihan Tanpa Pilihan
Surabaya, Nawacita | BEM Universitas Dr. Soetomo berkolaborasi dengan Relawan Demokrasi Surabaya serta Aliansi Mahasiswa Jatim dan beberapa organisasi masyarakat lainnya menggelar dialog terbuka bertajuk “Dialog Terbuka Demokrasi Tanpa Seleksi, Pemilihan Tanpa Pilihan” yang diselenggarakan di Universitas Dr. Soetomo, Jumat (15/11/2024).
Dialog tersebut mengusung tema “Kontroversial yuridis problematik kedudukan hukum kolom kosong di dalam kotak suara,” yang dihadiri ratusan peserta baik mahasiswa maupun masyarakat umum.
Hadir sebagai pembicara pada kesempatan tersebut diantaranya Priyanto (Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Unitomo), Vieta I Cornelis (Kepala Pusat Studi Pancasila Konstitusi dan Peradaban Indonesia (Puspakopi) Unitomo ), R. Hariyadi Nugroho (Pegiat Kotak Kosong), Yona Widyatmoko (Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya), Eko Rinda (Komisioner Bawaslu Kota Surabaya), dan Anas Karno (Kepala Bappilu PDI Perjuangan Kota Surabaya).
Ketua Pelaksana kegiatan diskusi, Anastasia Goma berharap dialog terbuka yang dilakukan terkait kolom kosong mampu membuka wawasan serta perspektif baru terkait problematika yang sedang terjadi jelang Pilwali Kota Surabaya 2024.
Baca Juga: Pendapat Berbagai Masyarakat Jelang Pilwali Kota Surabaya
“Dialog ini sebagai ruang diskusi, sosialisasi dan juga ruang belajar untuk kita sekalian, baik mahasiswa maupun masyarakat secara umum terkait kontroversial yuridis problematik kedudukan hukum kolom kosong di dalam kotak suara,” ucap Anastasia.
Ketua Relawan Demokrasi Surabaya, Yanto Ireng menjelaskan diskusi yang diselenggarakan di Unitomo menjadi bukti problematika yang terjadi pada Pilwali Kota Surabaya yang diakibatkan ketidakjelasan status kolom kosong yang menjadi nomor urut 2.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa Pilkada khususnya Pilwali Kota Surabaya pada 2024 penuh dengan problematika, ini adalah demokrasi terburuk yang pernah terjadi di Kota Surabaya,” ujar Yanto Ireng.
Yanto Ireng pun menyayangkan adanya satu pasangan calon saja pada Pilwali Kota Surabaya tahun ini. Yang mengakibatkan tidak berjalannya demokrasi di Kota Pahlawan.
“Fenomena yang terjadi sekarang, 18 partai politik mengusung dan mendukung satu pasangan calon, sehingga tidak ada pilihan lainnya,” pungkasnya. (Gio)
