Dirut BPJS Kesehatan Usulkan Kenaikan Iuran Per Pertengahan 2025

Jakarta, Nawacita | Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan paling lambat pertengahan 2025 mendatang.

Usulan kenaikan disampaikan agar defisit keuangan yang mengancam penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) itu bisa ditutup.

Ia memproyeksikan pada 2024, BPJS Kesehatan mengalami defisit Rp20 triliun. Ia khawatir kalau ancaman itu tak diatasi, keberlangsungan JKN akan terganggu dan akan berpotensi mengalami gagal bayar pada 2026 jika iuran tak naik.

Usulan kenaikan katanya juga disampaikan karena sudah dua periode ini iuran BPJS Kesehatan tak diubah pemerintah. Padahal kata Ghufron, kenaikan iuran idealnya dilakukan setiap dua tahun sekali.

“Nanti akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif (akan disesuaikan),” kata Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan sejak 2023, terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

Rencana kenaikan iuran menurutnya menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

“Sejak 2023, ada gap cross, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim,” tutur Mahlil. cnn