Wamentan Minta Badan Gizi Tak Paksakan Susu dalam Menu Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Nawacita | Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan, jika susu diwajibkan ada dalam menu Makan Bergizi Gratis, maka pasokannya tidak akan memenuhi, lantaran produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi. Ia meminta Badan Gizi Nasional untuk mengganti susu dengan sumber protein lainnya.

“Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu,” kata Sudaryono di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, susu tidak harus ada dalam makan bergizi gratis karena bisa diganti dengan protein hewani lainnya. Seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Jika nanti produksi susu nasional sudah bisa mencukupi, maka bisa dimasukkan ke program MBG secara bertahap. Substitusi susu dengan sumber protein lainnya juga agar tak membebani negara yang harus mengimpor susu dalam jumlah besar.

“Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan, pemerintah tidak berencana mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam, untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono mengatakan, pemerintah justru mengundang investor Vietnam menanamkan modalnya di Indonesia membangun industri sapi perah di Tanah Air.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

“Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu,” kata Arief dalam keterangan resminya, dikutip dari Antara, Minggu (27/10).

Dengan investasi dari Vietnam, maka produksi susu dalam negeri akan meningkat untuk digunakan dalam program MBG dan mencapai kemandirian pangan.

Baca Juga: Kementan Bantah Impor 1,8 Juta Ton Susu dari Vietnam untuk Program Makan Bergizi Gratis

Ia menjelaskan, investor asal Vietnam kini tengah menjajaki peluang investasi industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mereka rencananya akan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu yang diproyeksikan akan menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

“Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut,” ujarnya.

“Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun,” katanya lagi.

Investasi itu juga bisa menciptakan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto mempertimbangkan susu cair sebagai alternatif atau pengganti susu kemasan dalam menu makan bergizi, karena susu menjadi komponen yang paling mahal dalam program tersebut. kmps