Monday, December 22, 2025
HomeDAERAHKomunitas Coblos Kotak Kosong Gelar Aksi Damai Di Depan Kantor DPRD Surabaya

Komunitas Coblos Kotak Kosong Gelar Aksi Damai Di Depan Kantor DPRD Surabaya

Surabaya, Nawacita – Puluhan massa dari berbagai elemen masyarakat yang menamai dirinya sebagai Komunitas Coblos Kotak Kosong melakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Selasa (17/9/2024).

Komunitas Coblos Kotak Kosong notabenenya berasal dari berbagai kelompok masyarakat yang memiliki Surat Ijo.

Seperti diketahui penyelesaian permasalahan terkait Surat Ijo adalah salah satu hal yang dijanjikan pasangan Petahana Eri Cahyadi dan Armuji pada saat Pilwali 2020. Namun hingga 3.5 tahun masa jabatannya belum ada solusi konkrit perubahan status Surat Ijo menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

- Advertisement -

Pada kesempatan tersebut para peserta aksi damai juga turun menyampaikan surat terbuka kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait demokrasi di Kota Surabaya yang dimana seluruh partai politik mendukung pasangan petahana Eri Cahyadi dan Armuji.

Yanto Ireng salah satu koordinator aksi menyampaikan bahwa alasan pihaknya melakukan aksi damai dikarenakan belum adanya solusi terkait Surat Ijo.

Coblos Kotak Kosong Gelar Aksi Damai di depan Gedung DPRD Kota Surabaya (17/09/24) *Foto Gio

“Dari berbagai kelompok masyarakat, karena mereka merasa kecewa dengan Wali Kota Petahana, dikarenakan hanya berjanji saja tapi sampai sekarang tidak ada realisasi terkait Surat Ijo bisa berganti menjadi SHM” ungkap Yanto.

Fenomena kotak kosong menang pernah terjadi di Pilkada Kota Makassar 2018, disaat itu paslon tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi kalah dari kotak kosong. Nantinya apabila kotak kosong menang di Pilwali Surabaya, maka Kota Surabaya akan dipimpin sementara oleh Penjabat (Pj) Wali Kota.

Para peserta aksi damai berharap kotak kosong mampu meraih kemenangan di Pilwali Surabaya, sehingga nantinya Surabaya akan dipimpin oleh Pj Wali Kota hingga diadakannya Pilkada berikutnya, walaupun Pj nantinya memiliki kewenangan yang terbatas dan bagi sebagian pihak dianggap justru tidak berdampak baik bagi masyarakat.

“Itu masih 50:50 akan tetapi betul PJ atau PLT tidak bisa membuat kebijakan, akan tetapi itu kan cuma sekitar 1 tahun, berarti 1 tahun kedepannya kita harus bersiap-siap betul mencari Wali Kota yang bisa mengayomi masyarakat Surabaya di periode berikutnya” ucap Yanto.

Yanto pun berharap dengan adanya aksi yang dilakukan pihaknya, setidaknya bisa menjaga demokrasi di Kota Surabaya.

“Harapannya dari rekan-rekan yang menang nantinya kotak kosong, paling tidak kotak kosong bisa menghambat petahana untuk mencapai persentase yang diinginkan” pungkasnya.

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Terbaru