Ajak Pemkot Surabaya Duduk Bareng, DPRD Jatim Hidupkan Lagi Proyek Tol Tengah
Surabaya, Nawacita | Rendahnya kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kota Surabaya disorot Anggota DPRD Jawa Timur. Hubungan kerjasama Pemkot dan Pemprov diharapkan bisa selaras untuk kepentingan Rakyat banyak dan bukan karena ego sektoral.
Anggota DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menyebut hubungan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih sering kali diwarnai berdampak pada pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kota Pahlawan. Bila terjadi ketegangan antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim korbannya adalah proyek strategis terhambat pelaksanaanya. Salah satu contohnya adalah proyek pembangunan jalan lingkar timur dan tol Aloha – Wonokromo – Tanjung Perak (Tol Tengah Kota).
Proyek ini sudah digagas sejak era Walikota Surabaya masih dijabat Bambang DH dan Gubernur Jatim Imam Utomo. Bahkan saking pentingnya proyek pengurai kemacetan Sidoarjo-Surabaya itu masuk dalam proyek strategis nasional dan UU Tata Ruang. Dua proyek tersebut kali terhambat karena adanya perbedaan visi dan kepentingan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Ia menilai, ketidaksepahaman ini tidak hanya membatasi ruang gerak dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut, tetapi juga memperlambat upaya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kami mengusulkan agar diadakan pertemuan rutin antara Pemkot Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membahas hal-hal strategis,” Cetus Musyafak Rouf, Kamis 5/9/2024.
Baca Juga: DPRD Jatim Komitmen Kawal Pemerintahan Cegah Potensi Korupsi
Pertemuan tersebut, kata politisi yang akrab disapa Cak Syafak ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyelaraskan rencana pembangunan yang berpengaruh pada kedua belah pihak. “Sehingga bisa menghindari konflik dan memastikan keselarasan dalam pelaksanaan proyek,” terang mantan Ketua DPRD kota Surabaya ini.
Selain itu, Cak Syafak juga menyoroti pentingnya konsolidasi rencana pembangunan dalam satu dokumen perencanaan yang komprehensif, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya dokumen yang jelas dan terstruktur. Untuk kemudian dijadikan landasan semua pihak dalam melaksanakan setiap proyek pembangunan. “Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih atau kebijakan yang saling bertentangan. Salah satu acuannya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tegasnya.
Lebih jauh, Cak Syafak juga menyarankan penggunaan mediator atau fasilitator netral untuk menyelesaikan potensi konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin muncul antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim. Mediator ini akan bertindak sebagai pihak yang obyektif dalam membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan. MEdiator bisa dari pemerintah pusat atau akademisi yang punya visi tidak berpihak pada kepentingan manapun kecuali kepentingan rakyat.
“Disamping itu, perlunya transparansi dalam setiap tahap proyek. Sisi lain juga memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai rencana dan pelaksanaan proyek,” imbuh politisi PKB ini.
Menurut Musyafak, sinergi dan komunikasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim sangat penting untuk memastikan bahwa semua proyek pembangunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan memberikan dampak positif yang besar bagi warga Surabaya. bdo
