Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

Bojonegoro, Nawacita – BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mendukung penuh program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang diresmikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di GOR Desa Dolok Gede, Kab. Bojonegoro, rabu (14/8/2024).

Gelaran ini rangkaian usaha OJK dan berbagai pelaku jasa keuangan untuk meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi di pedesaan untuk menggerakkan roda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Hadir langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan juga Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

“Kehadiran kami ini bentuk dukungan kepada program EKI. BPJS Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dari kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan kematian akan menjadi jaring pengaman dalam perjalanan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera,” ucap Anggoro.

Inklusi keuangan menjadi salah satu bentuk konkret dari hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, bahkan dalam rangkaian acara itu, Anggoro memastikan serta menyerahkan secara simbolis kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada salah satu perwakilan ketua kelompok tani di Desa Dolokgede, Kec. Tambakrejo.

“Inklusi keuangan mampu menjadi salah satu solusi bagi ketimpangan yang terjadi, kami terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan diharapkan seluruh masyarakat khususnya pekerja dapat terlindungi dari risiko-risiko pekerjaan yang ada, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan kerja sama dan mendapatkan sambutan baik dari Pemerintah Bojonegoro, di mana dari 30% yang terlindungi kini menjadi 70%,” tambahnya.

Selanjutnya, Mahendra menerangkan, program EKI berperan penting dalam inklusi literasi sektor jasa keuangan. Program EKI ini akan meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional. Hendra meyakini setiap desa memiliki keunikan yang bisa dikelola dan dimanfaatkan sebagai potensi menggerakkan roda perekonomian warga lokal. Hal ini menjadi elemen penopang ekonomi daerah.

Baca Juga :  BPJS Ketenagakerjaan Madiun Bagi-bagi Snack & Souvenir di Hari Buruh

“Desa inilah jadi prototipe pengembangan desa dilakukan dengan pemetaan, baik soal potensinya untuk didukung sektor jasa keuangan yang pada gilirannya stimulasi produktivitas desa,” kata Mahendra.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jatim Hadi Purnomo menjelaskan, pihaknya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan kick off Ekosistem Keuangan Inklusif di wilayah pedesaan.

“Desa ini merupakan ekosistem yang juga menjadi prioritas BPJS Ketenagakerjaan, kami akan terus berupaya memaksimalkan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di wilayah kami di Jatim. Sosialisasi dan edukasi secara masif kepada seluruh masyarakat pekerja akan kami dorong terus agar pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena risikonya telah dicover BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu kerja sama yang baik dengan stakeholder juga penting agar terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera,” tutup Hadi.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Malang Widodo mengapresiasi terselenggaranya kegiatan kick off meeting Ekosistem Kuangan Inklusif (EKI). Pihaknya meyakini kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa, dengan program EKI ini nantinya akan mampu meningkatkan pertumbuhan warga desa jadi kunci penguatan ekonomi daerah yang akhirnya dapat meningkatkan ekonomi nasional.

Baca Juga : Dukung Ekosistem Keuangan Inklusif, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Miliki Jamsostek

“Sehingga masyarakat desa sudah dapat dengan mudah menggunakan berbagai produk keuangan secara optimal untuk mendukung kebutuhan usaha ataupun untuk kegiatan produktif lainnya. Dalam hal masyarakat desa memperluas atau melakukan aktifitas usaha dibarengi pelaku usaha untuk dapat terdaftar atau terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan agar para pekerja dapat bekerja keras dan bebas cemas karena terhindar dari risiko risiko yang diakibatkan pekerjaan,” pungkas Widodo.