Perbaiki Kualitas Guru Sebelum Hapus Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA

SURABAYA, Nawacita – Keputusan Kementerian Pendidikan menghapus jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA sederajat dinilai sebagai kebijakan yang perlu di cek kesiapannya di tingkat sekolah. Terutama dalam hal kesiapan tenaga pendidik dalam menciptakan siswa berkarakter dan dapat memenuhi karier masa depan.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA tidak masalah sepanjang alasannya jelas untuk kemudian menguati paradigma pelaksanaan kurikulum merdeka. Pasalnya selama ini kurikulum pendidikan dikenal terlalu heavy, atau terlalu berat bagi siswa. “Selama ini kurikulum kita  tidak fokus pada studi lanjut dan perspekftif karier siswa di masa yang akan datang,” jelas Hikmah Bafaqih, Senin 22/7/2024.

Karenanya, diharapkan dengan semangat kurikulum merdeka kekurangan sistem pendidikan selama ini bisa diperbaiki. Terutama secara semangat substansi tujuannya Kurikulum merdeka ini agar menjadi benar. “Hanya, jujur saja, saya mengkhawatirkan piranti-pirantinya,” tukasnya.

Seperti diketahui bersama, kurikulum merdeka sendiri belum cukup tuntas dilaksanakan. Hikmah menilai, kurikulum merdeka ini semangatnya bagus tapi instrumen pendukungnya malah memberatkan dan tidak memerdekakan. “Masih berat di urusan administrasi bagi guru. masih kurang diikuti penguatan kompetensi guru untuk menjadi bagian terpenting di kelas yang melakukan perubahan,” papar politisi PKB ini.

Mengambil quotes James Levin, seorang tokoh pendidikan dunia, bahwa sebuah pengelolaan kelas yang efektif iitu dimulai dari perubahan pendidiknya, bukan muridnya. Maka hal inilah yang harus berubah. Paradigma dan perilakunya adalah cara pandang menerapkan pola pengajaran, adalah guru. “Murid akan mengikuti perubahan ketika guru melakukan perubahan,” harapnya.

Baca Juga : Berkunjung Ke SMP Muhammadiyah 11 , Achmad Hidayat : Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

Akan tetapi kalau piranti penting, yakni tenaga pendidik atau guru ini belum punya kesiapan dan kompetensi dalam menerapkan semangat dari kurikulum merdeka dalam bentuk penghapusan jurusan di SMA/SMK, maka dikuatirkan tidak ada perubahan sama sekali. “Kalau tidak ada perubahan ini, ya tetap saja meskipun jurusan dihapus, tapi pendidikan kita tetap saja jalan ditempat dengan kurikulum dan konten yang heavy dan berat bagi anak didik kita. Ayo ini saatnya kita mulau berpikir menata ulang,” pintanya.

Hikmah mencontohkan, misalnya saat ini berlaku moratorium pendirian SMK 70% sedangkan 30% untuk SMA, na apakah sudah analisa yang tetap tentang vokasi jenis apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pasalnya sampai saat ini, tumbuh suburnya SMK di masyarakat tidak cukup diikuti dengan kebutuhan di dunia kerja. “Lulusan banyak tapi tidak terserap di dunia kerja, ini kan problem,” sebutnya.

Demikian juga untuk SMA, begitu  penjurusan mau ditiadakan agar anak-anak lebih konsentrasi kepada kariernya di masa yang akan datang. Akan tetapi, sepanjang itu tidak diikuti dengan pengelolaan pendidikan yang berkesesuaian maka akan sia-sia. Disinilah salah satunya kunci pentingnya adalah tenaga pendidik atau guru. Untuk menuju peningkatan kualitas guru, diperlukan figur kepemimpinan kepala sekolah yang kompeten. “Kalau ingin guru berubah, maka kepala sekolah dulu yang punya inisiatif langkah-langkah yang cerdas untuk diterapkan. sehignga guru akan menjadi lebihbaik lagi ketika kepala sekolah memberikan arahan dan fasilitasi yang tepat. ini yang kita harapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menjelaskan soal kebijakan penghapusan jurusan IPA, IPS dan Bahasa di tingkat SMA. Kemendikbudristek menyatakan, peniadaan jurusan di tingkat SMA merupakan implementasi Kurikulum Merdeka agar basis pengetahuan siswa lebih relevan untuk rencana studi lanjutan.

Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo peniadaan jurusan di SMA sudah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. “Pada tahun ajaran 2022, sudah sekitar 50% satuan pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka. Pada tahun ajaran 2024 saat ini, tingkat penerapan Kurikulum Merdeka sudah mencapai 90-95% untuk SD, SMP, dan SMA/SMK,” kata Anindito dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta pada Rabu (17/7/2024). bdo