Surabaya, Nawacita – Pembahasan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di pemerintahan Jawa Timur. Karena terjadinya penangkapan tiga (3) pemimpin DPRD Jawa Timur oleh KPK.
Hal tersebut ditanggapi oleh Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono tentang rapat Paripurna yang diselenggarakan. Adhy menjelaskan bahwa beberapa waktu memang terjadi penundaan rapat Paripurna di DPRD Provinsi Jatim.
“Memang terjadi penundaan hari pelaksanaan Paripurna di DPRD Provinsi, namun itu hanya pengunduran hari. Setelah ini akan dijadwal kembali, kan masih ada dua (2) lagi pemimpin DPRD yang tidak terlibat kasus tersebut,” ucap Adhy (15/7/2024).
Adhy yang pada saat itu mengenakan batik biru memaparkan bahwa, tidak ada masalah dengan APBD yang telah dicanangkan untuk tahun 2026 tersebut. “InsyaAllah telah melakukan proses penandatangan untuk APBD di tahun 2026,” ungkapnya.
Dalam bulan depan pun pelaksanaan pengangkatan anggota DPRD baru akan dilantik, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2024. Namun, Adhy menjelaskan kembali kepada awak media, jika penundaan rapat Paripurna di DPRD hingga pelantikan anggota baru akan memakan waktu terlalu lama.
“Masih ada tenggat waktu untuk melakukan persetujuan APBD tahun 2026 sebelum pergantian anggota DPRD periode baru,” tambah Adhy.
Tetapi, Adhy menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Diketahui, KPK sudah menetapkan 21 tersangka. Empat di antaranya ialah legislator, ada unsur pimpinan maupun anggota DPRD Jatim. (Al)
 di pemerintahan Jawa Timur. Karena terjadinya penangkapan tiga (3) pemimpin DPRD Jawa Timur oleh KPK.){kind=link}