Pemprov Jateng Raih Penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Award 2024

Semarang, Nawacita | Pemporv Jateng menerima penghargaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Award 2024, dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Penghargaan diserahkan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, dalam acara Apresiasi dan Penghargaan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penanganan Stunting 2024, di Hotel PO Semarang, Rabu (26/6/2024).

Dalam kategori ini Pemprov Jateng meraih peringkat Terbaik III, dari 38 provinsi di Indonesia.

Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo, mengapresiasi seluruh mitra yang mendapatkan penghargaan dalam rangkaian acara peringatan Hari Keluarga Nasional 2024.

Bcca Juga: Harganas ke-31 akan Digelar di Semarang, Pj Gubernur Jateng Cek Kesiapan Lokasi

“Kami mengucapkan terima kasih, atas terselenggaranya penghargaan dalam bidang program pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.Pada prinsipnya adalah fokus pada kualitas SDM, termasuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, sumber daya manusia yang unggul, sangat penting untuk kemajuan bangsa di masa yang akan datang.

“Karena itu, pada momen Harganas ke-31 tahun 2024, BKKBN memberikan penghargaan kepada berbagai pihak, yang telah berjasa dalam program pembangunan manusia. Sehingga, SDM menjadi unggul untuk menuju Indonesia maju,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengatakan, untuk menciptakan penduduk maupun sumber daya manusia yang berkualitas, butuh peran dari keluarga.

“Keluarga menjadi madrasah pertama untuk anak-anak,” tutur dia.

Baca Juga: Kukuhkan Pengurus FKUB, Pj Gubernur Jateng: Jaga Iklim Kondusif

Menurut sekda, Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa dukungan dari keluarga berkualitas. Karenanya, keluarga sebagai madrasah pertama dalam proses pendidikan manusia, mempunyai peran penting dalam membangun SDM berkualitas.

Momentum Harganas ini menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk semua pihak, dalam menangani masalah kependudukan, keluarga berencana, stunting, kemiskinan, dan sebagainya.

Dikatakan, penanganan stunting tidak bisa diselesaikan pemerintah saja, namun butuh keterlibatan semua pihak.

“Kami menggugah semua pihak untuk punya perhatian, peran, dan kontribusi, karena untuk penanganan stunting tidak bisa hanya dari inisiatif pemerintah, tetapi semua pihak harus terlibat,” ucapnya. jtgprv