SURABAYA, Nawacita – Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan nota Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dalam sidang Paripurna DPRD Jawa Timur, Rabu 22/5/2024. Hal ini merupakan hasil dari proses pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah selesai dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK-RI dengan mengacu atau berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Pj Gubernur Adhy Karyono mengatakan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 BPK-RI dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), merupakan opini WTP ketigabelas, dan
sembilan kali berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Capaian ini merupakan bentuk sinergitas antara Eksekutif, Legislatif serta stakeholder – stakeholder lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Adhy Karyono dalam laporannya di depan pimpinan serta anggota DPRD Jatim. Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jatim Hj Anik Maslachah dan Wakil Ketua Istu Hari Subagio.
Meskipun demikian, lanjut Adhy, masih terdapat rekomendasi, temuan serta hal-hal yang harus ditindaklanjuti terhadap hasil pemeriksaan dari BPK-RI. Karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan segera menyelesaikan rekomendasi serta temuan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam kerangka waktu yang normatif.
Pj Gubernur juga menyampaikan secara rinci dalam Rancangan Perda Pertanggung Jawaban APBD Jatim 2023 ini. Diantaranya adalah Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Atau Saldo Anggaran Lebih (SILPA). Kemudian juga Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Untuk diketahui, Laporan Realisasi APBD JAwa Timur terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Untuk Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar Rp33.767.866.000.000 atau 102,87 persen dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp32.826.282.000.000.
Sedangkan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp34.284.843.000.000 atau 92,31 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp37.140.208.000.000.
Kemudian realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari SILPA tahun lalu, pencairan dan pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, serta pembayaran pokok utang.
Dimana Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp4.446.324.000.000 sedangkan Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp4.446.324.000.000.
“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan adalah sebesar 3 triliun 796 miliar 949 juta rupiah lebih, sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar 3 triliun 796 miliar 949 juta rupiah lebih,” sebut Adhy Karyono
Selain itu, dalam nota penggunaan APBD itu juga dicantumkan Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas19 per 31 Desember 2023. Diktahui Jumlah Aset sebesar Rp52.178.550.000.000 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.848.973.000.000, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp14.314.949.000.000, Aset Tetap sebesar Rp31.943.599.000.000, dan Aset Lainnya sebesar Rp1.071.028.000.000
Selanjutnya, Adhy Karyono menyerahkan laporan tersebut kepada DPRD Jatim untuk ditindaklanjuti. “Saya serahkan sepenuhnya kepada Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan yang terhormat untuk mencermati serta memberikan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan masukan dan perbaikan demi penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan APBD,” pungkasnya.
