Surabaya, Nawacita – Mendekati Pemilu Pilkada ini KPU tengah merekrut anggota PPK yang merupakan panitia pemilu tingkat kecamatan. Hingga nantinya akan merekrut anggota panitia KPPS yang akan menjadi tombak awal pemilihan berlangsung.
Pelaksanaan Pemilu ini memang KPU membutuhkan anggota panitia yang dapat membantu jalannya pemilihan. Namun, dari kasus yang ditemukan beberapa kali Pemilu serentak dilaksanakan banyak anggota yang mengeluhkan kerja melebihi jam hingga sampai sakit, dan ada juga yang meninggal.
Banyak kasus-kasus tersebut disaat para anggota panitia pemilu bekerja pagi hingga menuju pagi lagi namun tidak mendapatkan Asuransi Ketenaga Kerjaan oleh KPU. Menjadikan pemerintah terutama di Madiun sendiri Jawa Timur sudah mengajukan dana iuran KPU sebagai biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para anggota panitia Pemilu Pilkada yang akan datang.
Hal tersebut diunggkapkan kepada Pj Walikota Mediun, Addy Suprianto mengungkapkan hal tentang BPJS yang akan diberikan anggota panitia dari PPK, PPS, hingga KPPS masih dalam proses pengajuan di KPU pusat.
“Masih diusahakan ketika rapat di Jakarta Madiun khususnya Pemprov Jatim sudah mendiskusikan solusi terhadal kasus-kasus yang terjadi pada panitia pemilu, dan direspon baik oleh Mendagri terkait ada BPJS Ketenaga Kerjaan,” tambah Addy. (29/4/2024)
Dengan disetujui saran tersebut, tidak hanya untuk Jawa Timur saja tapi juga berlaku di seluruh Indonesia BPJS Ketenagakerjaan diadakan.
Addy juga menjelaskan, “jika ada BPJS ini yang sakit akan ditanggung oleh BPJS hingga sembuh, yang meninggal bisa dapat tunjangan keluarganya hingga anaknya lulus sekolah,” pungkasnya.
Karena BPJS Ketenagakerjaan ini sistem pembayarannya iuran dari Pemerintah yang mengasur iuranya. Ansuransi ini sangat dibutuhkan oleh anggota panitia pemilu, mereka juga membantu negara dan bekerja keras untuk mensukseskan Pemilu. (al)
