Program bagi susu gratis masih dipertanyakan. Pasalnya produk dalam negeri hanya baru mampu memenuhi sekitar 20%, berarti sisanya yaitu 80% didapat dari impor.
Jakarta, nawacita – Hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei juga menunjukkan Prabowo-Gibran unggul dengan suara lebih dari 50% dan diperkirakan memenangkan satu putaran.
Satu dari program kampanye yang kerap digembar-gemborkan adalah program bagi-bagi susu gratis. Prabowo pernah mengatakan, susu gratis yang dibagikan berasal langsung dari sapi karena dinilai lebih bagus ketimbang susu kemasan yang telah ditambahkan banyak gula dan pengawet.
Namun, menurut Ketua Umum (Koperasi Peternakan Bandung Selatan) KPBS Pangalengan, Aun Gunawan, produksi lokal susu di Indonesia baru mampu memenuhi 20% kebutuhan dalam negeri, sedangkan 80% sisanya ditopang dari susu impor.
Guna memenuhi kebutuhan itu, Prabowo juga sempat mengatakan, program bagi-bagi susu gratis harus mengimpor 1,5 juta sapi dari India.
“Yang pertama, kebutuhan susu di Indonesia itu kan masih tergantung impor ya. Produk dalam negeri itu baru mampu memenuhi sekitar 20%, berarti sisanya yaitu 80% itu didapat dari impor. Artinya jika ada program dari presiden terpilih sekarang minum susu untuk rakyat Indonesia, dalam artian susu segar, bukan susu kemasan, susu bubuk atau susu kental manis ya otomatis harus ada sapi baru,” jelas Aun pada Kamis (15/02).
Terkait program susu gratis ini, Aun dan anggota KPBS yang lain sebenarnya menyambut positif. Meskipun ia mengakui ada beberapa hal dalam program yang masih kurang jelas dan persyaratan yang harus dipenuhi agar program berhasil.
“Artinya untuk kami, para peternak rakyat menyambut positif dengan adanya langkah penambahan sapi ini. Tapi kami masih bingung, bentuknya (program) akan seperti apa ke peternak rakyat ini. Apakah berbentuk bantuan jadi langsung dibagi sapinya? Atau harus beli dengan harga khusus atau bagaimana?” tanyanya.
Sebagai peternakan rakyat yang tergabung dalam koperasi, Aun berharap program ini juga menyertakan banyak regulasi-regulasi yang bisa membantu peternak kecil ini.
Ia menyebut, jika sapi yang dibeli harus dengan harga utuh, ini justru malah akan memberatkan para peternak.
Jadi skemanya dalam pemberian sapi perah ini harus tetap meringankan para peternak yang merawat. Atau, jika keputusannya adalah membagi sapi dengan gratis, dia ingin pemerintah lebih ketat dalam mendata penerima sapi.
“Kalau misalnya mau dibagi gratis, ya bagus aja. Namun kalau namanya gratis kan yang bukan peternak juga mau. Akhirnya yang ditakutkan ada yang tiba-tiba jadi peternak, kemudian mengurus sapinya tidak benar, misalnya,” jelasnya.
Selain kebijakan yang masih belum jelas, Aun menyarankan sapi yang diimpor tidak berasal dari India. Tapi dari negara lain yang sudah terbukti kualitas sapi perahnya seperti Australia, New Zealand, atau Amerika.(kntn)