Bersama OJK, Gubernur Khofifah Kukuhkan 8 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Surabaya, Nawacita – Gubernur Khofifah Indar Parawansa, bersama lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukuhkan 8 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pengukuhan dilakukan pada Rakorda TPAKD Se-Jawa Timur Tahun 2023, yang berlangsung di Ballroom lantai 3, Gedung Kantor OJK Jatim, Surabaya, Jumat, 15/11/2023.

Adapun 8 Kabupaten/Kota itu, antara lain Kota Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pamekasan.

Kemudian Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan. Pengukuhan diwakili oleh masing-masing kepala daerah dari delapan Kabupaten-Kota tersebut.

TPAKD sendiri merupakan suatu forum koordinasi antara Pemerintah Daerah, Regulator OJK yang di mana BI turut terlibat. Kemudian juga melibatkan berbagai komunitas serta masyarakat untuk bersama -sama bagaimana meningkatkan akses.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, melaporkan total sudah ada 515 TPAKD di 34 provinsi.

Lebih lanjut, Ia mengatakan OJK akan terus memperluas jaringan TPAKD hingga minimal setiap provinsi memiliki satu TPAKD. Friderica juga berharap forum ini bisa meningkatkan akselerasi inklusi. Dalam artian keterbukaan dan kemudahan akses keuangan masyarakat di tiap daerah.

“Pada akhirnya tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Itu harapan kami,” tandas Anggota Dewan Komisioner OJK itu.

Baca Juga: Khofifah Ajak Dubes Inggris Ngulek Rujak, Dominic Jermey: Enak Banget!

Sementara itu, Gubernur Khofifah mengapresiasi langkah OJK yang membentuk TPAKD untuk mengakselerasi keuangan daerah secara inklusif. Namun, Ia berpesan agar tetap menggencarkan literasi keuangan sebagai PR kita bersama.

“Pencerdasan untuk bisa menjalankan financial inclusion perlu diimbangi dengan literasi keuangan. Maka proses edukasi demi edukasi harus kita lakukan bersama sama,” katanya.

Khofifah juga mengajak seluruh stakeholder yang hadir untuk memutus mata rantai rentenir. Baginya, keberadaan rentenir merugikan masyarakat, utamanya kelas menengah ke bawah.

“Saya mohon untuk menangkap sinergis ini. Kita punya tools dan itu bisa dimungkinkan untuk memutus mata rantai rentenir,” tutup Khofifah.

Via