Sematkan Lencana Smart Digital Leader, Khofifah Ajak Pimpinan OPD untuk Integrasikan Sistem Pelayanan Publik di Jatim
Surabaya, Nawacita – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyematkan lencana smart digital leader kepada pimpinan OPD di lingkup Jatim. Hal itu merupakan rangkaian penutupan Digital Leadership Academy (DLA), yang berlangsung di Hotel JW Marriot Surabaya, Rabu, 13/12/2023.
Dalam acara tersebut, Khofifah juga mengajak pimpinan OPD untuk mengintegrasikan sistem pelayanan publiknya. Acara bertajuk ‘East Java Smart Digital Leader’ itu diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Adapun peserta pelatihan adalah para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di Lingkup Pemprov Jatim.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kominfo RI Baso Soleh, menyebut DLA adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyongsong transformasi digital di Indonesia. Dengan berakhirnya pelatihan tersebut, Ia berharap bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kreatif, inovatif, serta melek akan perkembangan teknologi digital.
“Adanya peningkatan kapasitas para pimpinan dalam menginisiasi digitalisasi. Serta mendorong perubahan guna mendukung akselerasi transformasi digital di Jawa Timur,” harapnya.
Diketahui, Digital Leadership Academy merupakan sebuah pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan digital yang merupakan kerja sama antara BPSDM Pemprov Jatim dan Kominfo RI.
Selama pelatihan, para peserta mendapatkan materi dari berbagai kampus mitra dunia. Diantaranya University of Strathclyde Glasgow UK, University of Wollongong Australia, University of Twente Belanda, dan JICA Japan.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mendorong agar para peserta yang telah mengikuti pelatihan ini dapat melakukan integrasi transformasi digital di sektor pelayanan publik. Khofifah ingin aplikasi-aplikasi digital yang dimiliki Pemprov Jatim dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi.
“Bagaimana aplikasi saling terkoneksi dan terintegrasi satu dengan yang lain. Antara satu OPD dengan OPD lain harus disinkronkan. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah dan efisien dalam mengakses layanan publik melalui satu portal aplikasi itu,” jelas Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah mencontohkannya dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Transformasi digital berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) itu berhasil mengintegrasikan 546 aplikasi.
“SIPD RI ini dikembangkan melalui sinergi lintas instansi pemerintah. Melalui SIPD ini diharapkan ada peningkatan akurasi program nasional melalui pemanfaatan dashboard terpadu,” katanya.
Kemudian dengan SIPD, Khofifah menjelaskan bahwa Pemda tidak perlu lagi double entry. Dikarenakan aplikasi tersebut juga terintegrasi dengan aplikasi Kementerian/Lembaga lainnya.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menuturkan transformasi digital menjadi salah satu arah dari kebijakan reformasi birokrasi ke depan. Dimana, transformasi digital terdiri dari digital structure, digital competence, dan digital culture.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Lantik Moh. Ali Kuncoro Jadi Pj. Walikota Mojokerto
Dalam hal ini, Khofifah ingin masing-masing lembaga di Jatim mampu bertransformasi dan rutin memberikan informasi up to date kepada masyarakat. Khofifah mengaku masih ada OPD yang website atau media sosialnya minim informasi.
“Masing-masing OPD yang memiliki website dan media sosial, silahkan dicek kapan terakhir kali di-update. Padahal kegiatan terus bergerak setiap hari,” tegas Khofifah.
Ke depan, Gubernur Jatim itu ingin pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sebagai mitra. Jadi Tidak hanya mengatur masyarakat saja.
“Bila dulu pemerintah menutup diri dari kritik, maka saat ini pemerintah harus membuka diri terhadap kritik masukan dari siapapun,” tutupnya.
Via
