Surabaya, Nawacita – Waspadai berita bohong atau hoaks di masyarakat terkait proses pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Pebruari 2024, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menggelar media gethering bertema Kolaborasi Bawaslu Provinsi Jatim dengan Awak Media untuk Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024.

Agenda yang digelar di Hotel Mojopahit menggandeng media massa Senin, 4 Desember 2023.

Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Indra Purmomo Kusumo menyebutkan, berita hoaks yang terjadi saat ini sangat menganggu jalan dan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024.

Kominfo mendapati data, terdapat 3.000 an berita hoaks yang tersebar selama Pemilu 2019.

“Menghadapi Pemilu 2024 Bawaslu Jatim mengandeng media massa, bertujuan untuk mempersempit gerak berita hoaks,” sebut Indra.

Nur Elya Anggraini Koordinator SDM dan Organisasi Bawaslu Jatim menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting.

Pemilu harus berjalan jujur dan adil. Salah satunya terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga diatur undang-undang, baik di Bawaslu maupun di KPU.

“Ada hal yang diragukan, maka kerja pengawasan dilakukan dalam tahapan pemilu dan pilkada,” sebut Nur Elya.

Bawaslu mengedukasi masyarakat agar bisa mandiri menepis berita yang tidak benar atau hoax dalam pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Kepentingan Bawaslu dan media massa sama. Yakni mengawasi pelaksanaan pemilu. “Otorisasi pengawasan, pelanggaran, temuan dan sengketa ada di bawaslu,” kata dia.

Koordinator Divisi Humas Bawaslu Jatim, DWI Endah Prasetyowati menyebutkan, mendapati temuan kasus ada 13 pelanggaran. Yaitu 10 kasus, 1 pelanggaran administrais, serta 1 pelanggaran netralitas dan pelanggaran pidana belum mendapatkan laporan.

“Bagaimana dugaan pelanggaran, Bawaslu pasang mata dan pasang telinga,” ucap Dwi Endah.

Bawaslu bersama media massa melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.

“Media menjadi salah satu kerjasama dan menjaga hubungan,” kata Dwi Endah. Day/rgo