Komisi E Kawal Perencanaan dan Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan Rp 12 Triliun
Nganjuk, Nawacita – Anggaran Belanja Dinas pendidikan Jawa Timur di APBD 2024 yang ditaksir Rp12 triliun. Komisi E DPRD Jawa Timur akan melakukan pengawalan mulai dari perencanaan hingga penggunaan agar sesuai untuk kebutuhan Dunia pendidikan Jawa Timur menjadi lebih baik lagi di tahun 2024.
Hal tersebut dibahas serius oleh Komisi E DPRD Jatim dalam rangka implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Nganjuk, Selasa (7/11). Acara yang dikemas melalui diskusi panel ini dihadiri seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK se Kabupaten Nganjuk, Komite Sekolah, Perwakilan MKKS dan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jatim di Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widajanti. Hampir seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim pun tampak hadir termasuk Ketua Wara Sundari Renny Pramana.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ida Bagus Nugroho mengatakan alokasi anggaran pendidikan di APBD Jatim sudah melebihi aturan 20% dari total Rencana APBD Jatim tahun 2024 sekitar Rp31 Triliun. Karena nilainya bakal mencapai Rp12 triliun. “Anggaran dinas pendidikan tahun depan sudah diatas 20% atau hampir separuh dari total belanja APBD Jatim,” tegas Ida Bagus politisi Asal PDIP ini, Selasa 7/11/2023.
Sementara, anggota komisi E lainnya, Imam Makruf menjelaskan bahwa dengan besaran anggaran yang mencapai Rp12 triliun ini dinilai belum sebanding karena masih banyak gejolak di lapangan. Khususnya para sekolah dan guru yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Ini yang akan kami telusuri, karena di lapangan masih banyak gejolak. Kita akan cari tahu akar permasalahannya dimana. Di Nganjuk sendiri keluhannya mereka sama seperti di daerah lain,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini berharap keluhan-keluhan yang ada di daerah soal pendidikan harus dirumuskan. Dalam hal ini, kata Makruf agar segala permasalahan pendidikan bisa disodorkan ke tingkat provinsi.
“Mereka (pihak sekolah SMA/SMK, red) harus merumuskan masalahnya apa saja. Baru kita akan bawa ke Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” terangnya.
Sementara, Kacabdin Pendidikan Jatim Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widajanti pada kesempatan ini turut meminta agar ada pembangunan di kantor Cabdin Pendidikan Nganjuk.
“Kami mengharapkan sarpras di Ngajuk masih banyak yang kurang dan perlu bantuan Komisi E DPRD Jatim. Khususnya kantor kami sangat melas. Kami berharap untuk bantuan yang ada di DPRD jatim untuk sekolah, untuk generasi penerus kita. Tanpa adanya sarpras rasanya kurang maju,” pinta Evi.
Baca Juga: Komisi C DPRD Jatim Gulirkan Rencana BUMD Baru Khusus Transportasi
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menegaskan akan terus mengawal penambahan anggaran Dindik Jatim yang mencapai Rp12 triliun ini bisa tepat sasaran.
Politisi PDIP ini pun tidak ingin ada lagi dinamika permasalahan dunia pendidikan di Jawa Timur. Oleh karenanya, Komisi E berkomitmen terus mengawal anggaran gemuk ini.
“Nanti kita akan bahas bersama penambahan anggaran yang mencapai Rp12 triliun itu tepat sasaran atau tidak. Kami minta tidak ada lagi persoalan yang rumit. Karena selama ini masih banyak keluhan tetapi tidak terselesaikan. Maka kita akan kawal bersama anggarannya bisa tepat sasaran,” pungkas mantan Ketua DPRD Kota Kediri ini. bdo
