DPRD Jatim Setuju BUMD Kadishub Jatim Nyono Siap Mendukung

Surabaya, Nawacita – Hingga saat ini Provinsi Jawa Timur belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Khusus Transportasi. Pasca kesuksesan Bus Trans Jatim, DPRD Jatim pun mulai menggulirkan rencana berdirinya BUMD transportasi mirip TransJakarta milik Pemda DKI Jakarta.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika mengatakan, pengelolaan anggaran Bus Trans Jatim perlu dikelola perusahaan khusus setara BUMD. “Dengan adanya BUMD, Artinya bisa jadi kita memberikan target lebih atau pembukaan koridor baru pada Bus Trans Jatim ini,” ungkap Yudha, usai menggelar hearing maraton bersama dinas-dinas terkait Pemprov Jatim, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub), Sabtu (4/11/2023).

Berangkat dari persoalan itu, politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar sebaiknya Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Jadi suatu badan terpisah yang memang tugasnya untuk mengelola teknisnya. “Mengenai rute, koridor dan lainnya silahkan itu dikelola oleh Dishub Jatim. Tapi teknisnya mulai gaji sopir, peremajaan bus dan lainnya itu oleh BUMD,” jelasnya.

Baca Juga : Anggaran Dipangkas, Komisi E: Pengentasan Kemiskinan di Jatim Sulit Terwujud

Hal itu, lanjut Yudha bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim. Disamping itu, dengan adanya Undang-undang 1 Tahun 2022 dengan penurunan hingga Rp3 triliun, maka harus melakukan berbagai cara yang sifatnya jangka panjang.

“Dengan investasi jangka panjang salah satunya BUMD Trans Jatim,” beber pria yang juga Ketua AMPG Jatim ini.

Meski demikian, Yudha pun mengapresiasi Dishub Jatim yang berhasil mengoperasikan Bus Trans Jatim ini. “Memang tujuannya menekan biaya transportasi masyarakat Jawa Timur yang berkegiatan lintas kota dan kabupaten,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dishub Jatim Nyono juga menanggapi soal Bus Trans Jatim yang akan dikelola oleh BUMD. Pihaknya sepakat dan mengharuskan bahwa Trans Jatim menjadi BUMD.

“Saya, sepakat dan harus itu kalau Bus Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Sebab, BUMD kita itu punya potensi besar, bahkan saya tadi juga memohon kepada BUMD untuk memisahkan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) pisah dari PT PJU. Sekarang DABN bergerak di pelabuhan, PJU bergerak di gas. Apakah ada kesesuaian, tidak ada,” ungkapnya.

Nyono menegaskan bahwa sudah seharusnya Trans Jatim ini dikelola oleh BUMD sendiri. “Dengan begitu, kita tandingkan mana yang memberikan deviden kepada Pemprov Jatim. Kita tandingkan mana yang punya potensi memberikan deviden untuk Pemprov,” tantangnya.

Pihaknya juga menyampaikan pada hearing bersama Komisi C DPRD Jatim, Trans Jatim harus seperti Jacklingko di Jakarta. Dimana, BUMD ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Sisi lain, tidak terlalu banyak menyedot APBD Jatim nantinya.

“Apalagi, di jalan yang memakai kendaraan pribadi seperti motor itu ada 13 sampai 15 orang meninggal di jalan, saya tunggu itu apa saya action untuk mengurangi masyarakat yang meninggal,” pungkasnya. bdo