Bawaslu Ingatkan Menteri yang Terlibat Kampanye Wajib Punya Surat Cuti
Jakarta, Nawacita | Bawaslu mengingatkan agar menteri yang terlibat aktif kampanye wajib punya surat cuti dan tidak boleh menggunakan program kementerian mereka untuk kepentingan calon. Adapun surat cuti dari Presiden itu juga diwajibkan ada.
Peringatan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja usai mengikuti rapat dengan Komisi II DPR RI, Selasa (31/10/2023).
“Ya sepanjang ada surat cuti nanti kampanye ya, surat cuti dan juga surat dari presiden, itu harus ada,” jelasnya dikutip dari laporan tim jurnalis KompasTV Nandha Aprilia dan Yohan Bagja.
Menjawab pertanyaan mengenai apakah program dari menteri mendapatkan pengawasan? Bagja mematikan itu harus diawasi.
Program yang dilaksanakan oleh kementerian tidak boleh untuk kepentingan pasangan calon atau partai politik tertentu.
“Ya harus, apakah program itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan calon tertentu atau partai tertentu, itu tidak boleh, atau peserta pemilu tidak boleh.”
“Sudah ada (imbauan) kalau itu, peserta pemilu lebih khususnya, ataupun nanti partai politik pengusung presiden dan wakil presiden itu tentu kita akan lakukan imbauan sebagai bentuk pencegahan potensi terjadinya pelanggaran,” bebernya.
Baca Juga: Bawaslu Imbau Calon Peserta Pemilu 2024 Tak Kampanye Sebelum Jadwal
Diketahui, ada tiga pasangan bakal calon presiden-bakal calon wakil presiden yang mendaftar untuk mengikuti ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 2024.
Ketiga bakal pasangan calon tersebut adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini capres usungan Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di kabinet Joko Widodo.
Selain Prabowo, bakal calon lain yang juga masih menjabat sebagai menteri adalah Mahfud MD, yang saat ini merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). kmps
