Warganya Demo di Depan Grahadi, PJ Bupati Nganjuk Tidak Tahu

Surabaya, Nawacita – Sehari setelah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) pada Senin, 16 Oktober 2023 lalu, PJ Bupati Kabupaten Nganjuk Handoko Taruna angkat bicara.

Saat dikonfirmasi oleh nawacita.co, Handoko mengaku belum mendapat laporan terkait aksi demonstrasi FPMN di Gedung Negara Grahadi. “Berkaitan yang di Grahadi, kami belum dapat laporan dari bawah,” tutur Handoko pada nawacita.co secara online pada Selasa malam, 17 Oktober 2023.

Handoko mengatakan telah membagi tugas, sehingga tidak semuanya Ia ketahui. “Kan gini. bidang tugas itu kan kita sudah bagi. Tidak semuanya saya tahu detail dan ini memang sudah saya bagi-bagi,” ujarnya.

Terkait aksi demo, Handoko telah menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kab. Nganjuk, Imam Ashari. “Kemarin kami menugaskan Kabag Kesbangpol. Yang memang kami tugasi untuk memonitor demo atau aksi-aksi yang dilakukan hari senin itu,” Ujar pejabat Kemendagri itu.

Baca Juga : Warga Nganjuk Demo di Depan Grahadi, Soal Saluran Air yang Mangkrak

Sekali lagi, Handoko menegaskan tidak tau dan belum mendapat laporan dari Imam Ashari. Ia kemudian mengarahkan untuk konfirmasi dengan yang bersangkutan secara langsung.

“Untuk biar dapat informasi yang valid. Langsung saja sampean hubungi Kabag Kesbang Nganjuk. Pak Imam yang memang kami tugaskan untuk memonitor,” tandasnya.

Handoko tidak berani berkomentar lebih dikarenakan tidak memegang datanya. “Nko nek aku jawab, aku malah gak punya data, ya!,”

Meski demikian, Ia mengakui bahwa memang sudah mendapat tembusan surat dari FPMN, namun belum mendapat kabar terbarunya. “Kami dapat tembusan surat, dan kami menugaskan Kabag Kesbang untuk memonitor perkembangannya. Tetapi hari ini, secara tertulis. Kami belum dapat laporannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, ada tiga tuntutan yang dilayangkan 200 massa Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) pada aksi demonstrasi senin lalu. Pertama, mereka mempersoalkan pembangunan saluran air yang mangkrak di Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Ketua FPMN Suyadi menuturkan pembangunan saluran air sudah direncanakan dan dianggarkan sejak tahun 2019.

Baca Juga : Gubernur Khofifah : Profesionalitas TNI , Menjaga Kualitas Demokrasi

Tuntutan berikutnya adalah persoalan program pembuatan pupuk organik dari sapi. Di mana, Suyadi menuturkan Sapi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hilang di Desa Pisang, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk.

Terakhir adalah persoalan jual beli Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Nganjuk. Sayudi mengatakan meskipun sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, praktek ilegal menaikkan tarif masih masif terjadi di Nganjuk.

Di sisi lain, Forum Peduli Masyarakat Nganjuk sudah bertemu dengan perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Bidang Pengairan.

“Itu beliau menyampaikan, kalau memang sudah mendesak, darurat. Kita diminta agar menulis surat yang ditujukan kepada Gubernur, ditembuskan kepada pihak terkait bidang pengairan,” tutur Ketua FPMN itu saat ditemui awak media usai bertemu dengan Dinas PUSDA.

(via)