Ia menjelaskan, puncak El Nino terjadi pada September dan diperkirakan masih akan terjadi hingga akhir Oktober. Sedangkan pada November akan mulai terjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan.

“Jadi sebenarnya, El Ninonya masih akan berlangsung diprediksi dari moderat sampe akhir tahun dan melemah di bulan Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret, artinya masih cukup panjang beberapa bulan ke depan,” katanya menjelaskan.

Ia pun berharap musim kemarau kering akan berakhir secara bertahap. Di beberapa daerah akan terjadi sebelum November dan sebagian besar daerah lainnya terjadi pada November.

“Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan. Sehingga diharapkan kemarau kering insya allah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November, tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi,” lanjut dia.

Karena cuaca di Oktober diprediksi masih akan kering, maka akan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran. Karena itu, ia pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan tidak menyalakan api.

“Masyarakat dimohon selama bulan Oktober ini kondisinya masih kering, maka tidak dibakar pun bisa terbakar jadi jangan mencoba-coba untuk dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mengakibatkan nyala api karena pemadamannya akan sulit untuk dilakukan,” ujar Dwikorita.

Plt. Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan pada Selasa (3/10/2023) menambahkan, 11 persen dari Zona Musim (ZOM) di Indonesia pada awal Oktober 2023 ini mulai masuk musim hujan. Wilayah yang sedang mengalami musim hujan meliputi sebagian Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian kecil Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah bagian timur, sebagian kecil Maluku dan sebagian Papua Barat.

“Pada dasarian I Oktober 2023 wilayah yang diprediksikan mengalami hujan kategori tinggi-sangat tinggi (lebih dari 150 mm per dasarian) meliputi sebagian kecil Aceh dan Sumatera Utara, sebagian kecil Papua bagian timur,” paparnya.

Sementara wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria menengah (50-150 mm per dasarian) berada di sebagian Sumatera bagian tengah-utara, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian Kalimantan bagian tengah-utara, Sulawesi Barat, sebagian kecil Maluku bagian tengah, sebagian Papua Barat, dan sebagian besar Papua.

Sedangkan wilayah yang diprakirakan mengalami hujan kriteria rendah (kurang dari 50 mm/dasarian) berada di sebagian Sumatera bagian tengah-selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan bagian tengah-selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara dan sebagian besar Maluku, sebagian Papua Barat dan sebagian Papua.

Ardhasena menyampaikan BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi banjir pada Oktober 2023 yang dipicu curah hujan tinggi. Ia mengemukakan banjir berpotensi terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Gayo Lues, Kab. Nagan Raya, Kota Sibolga, dan Kab. Tapanuli Tengah.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan pentingnya kewaspadaan serta peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjelang 2024. Terlebih, dengan adanya fenomena El Nino yang berdampak pada perubahan suhu dan pola hujan.

“Fenomena El Nino akan terjadi hingga tahun 2024, mayoritas Kepala Daerah saat ini berstatus sebagai Penjabat (Pj), sehingga kita dorong untuk berani ambil keputusan dalam upaya penanganan karhutla,” kata Abetnego dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dan Lahan, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (4/10/2023).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, rekapitulasi total luas kebakaran hutan di Indonesia untuk periode Januari-Juli 2023 mencapai 90.450 hektare (ha). Di mana 99 persen penyebabnya adalah ulah manusia, serta 1 persennya merupakan fenomena alam. Termasuk adanya fenomena El Nino yang diperkirakan akan mengakibatkan kemarau yang sangat panjang dan potensial memantik terjadinya karhutla.

Baca Juga: BMKG Beberkan Penyebab Cuaca Panas Terik di Indonesia

Abetnego menyebut bahwa masing-masing kepala daerah bertanggung jawab untuk memberi izin pembukaan hutan dan lahan, terutama bagi korporasi. Hal tersebut rentan dalam meningkatkan deforestasi yang terjadi di Indonesia.

“Pemda harus bersiap, masyarakat juga perlu diedukasi untuk melakukan pencegahan dan antisipasi dalam pembukaan lahan melalui pembakaran” ujar Abetnego.

Lebih lanjut, Abetnego juga menyampaikan kewaspadaan dalam isu peningkatan ISPA akibat bencana asap dan polusi udara, karena turut berkontribusi dalam 60 persen penyebab kematian di 2019.

“Mitigasi dan pengawasan itu yang paling penting,” kata Abetnego.

Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Herry Purnomo menyebut, angka kebakaran meningkat menjelang Pilkada dan Pilpres selama 25 tahun terakhir.

“Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaannya di tahun politik 2024 ini,” ujarnya. antr