4628 Siswa Surabaya Putus Sekolah, Komisi D kecewa PPDB Tahun Ini
Surabaya, Nawacita, Komisi D DPRD Kota Surabaya mengelar rapat koordinasi terkait masalah PPDB di Surabaya, di ruang rapat Komisi D Surabaya, Rabu, (02/08)
Dalam rapat tersebut Komisi D DPRD Surabaya kecewa sebab 4628 Siswa Rombongan Belajar (Rombel) tidak bisa sekolah dikarenakan belum mendaftar
Anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Hari Santoso mengungkapkan kekecewaannya terhadap PPDB pada tahun ini. Sebab sekolah dasar negeri kini mengurangi jumlah kelas, dari biasanya 10 kelas menjadi hanya 8 kelas.
“Kelulusan SD tak lebih kecil dari kemarin, untuk memastikan proses PPDB berjalan baik, perlu menambah kapasitas SMP Negeri,” kata Hari Santoso usai rapat Komisi D DPRD Surabaya mengenai masalah PPDB, Rabu (02/08).
Padahal kelulusan SD tidak lebih kecil dari dari kemarin, sebetulnya kalau kita menginginkan proses PPDB berjalan dengan baik, justru rombel SMP Negeri ditambah.
Dulu, masyarakat bisa mendaftar lewat MBR, tapi nyatanya sekarang tidak bisa. Ketika masyarakat mendaftarkan afirmasi untuk warga miskin atau pra gamis, sistem langsung menolaknya, menyebabkan kebingungan,” terang legislator Nasdem
Hari Santoso mengatakan prestasi tidak begitu berpengaruh, semua siswa harus melalui zonasi yang kompetitif untuk mendapatkan bangku di sekolah negeri.
” Yang menjadi masalah lagi ketika sudah tidak mendaftarkan ke negeri, ketika mendaftarkan ke swasta kena biaya yang cukup tinggi,” bebernya
Masyarakat meminta Walikota Surabaya Eri Cahyadi untuk memikirkan masalah warga tidak bersekolah.
” Rombongan Belajar (Rombel) SMP dapat dikurangi dengan memberikan sekolah swasta secara gratis kepada yang tidak tertampung,” terangnya
Saat ini, lebih dari 4.628 siswa siswi belum mendaftar. Apakah mereka akan ke sekolah swasta? Tidak.
“Banyak dari mereka mendaftar ke sekolah swasta karena masalah ekonomi, bukan karena MBR dihilangkan dan ekonomi membaik.” ungkap Hari Santoso
Tidak ada perbaikan ekonomi meski MBR menjadi gamis atau pra gamis, tetapi masyarakat tetap kekurangan.
“Saya prihatin saat rombel SMP negeri dikurangi, sementara swasta masih harus membayar,” pungkas Hari Santoso
Dn


