Surabaya, Nawacita – Anggota DPRD di Jawa Timur menuding harga seragam sekolah menengah atas dan kejuruan terlalu tinggi. Para deputi ini tidak hanya menyalahkan orang tua, tetapi juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan segera menghentikan bisnis seragam sekolah yang dituduhkan ini.
Mathur Husyairi, anggota DPRD asal Jawa Timur, menyampaikan Interupsi dalam konteks seragam, ini telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun. Dia mengajukan pertanyaan mengapa perdagangan kain standar dioperasikan di sekolah-sekolah dengan kedok koperasi siswa. Dia mengaku sangat khawatir dengan orang tua siswa yang bermasalah secara finansial. Itu bisa menjadi beban bagi mereka. Apalagi dengan harga yang tidak masuk akal.
Mathur mengatakan dia baru saja dikunjungi oleh kepala sekolah Surabaya.
Diakuinya, “ini adalah permainan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yang sengaja menjatuhkan dan memproduksi satu saja”, kata Mathur yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Selain itu, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku pada 2018 ini pernah mencari seragam seperti SMAN 5 Surabaya.“Tapi saya cari di Pasar Turi dan Pasar Atom tidak ketemu. Mereka mengatakan itu tidak dijual di pasar,” katanya.
Menurut Mathur, keuntungan sebenarnya bisa berlipat jika para pihak benar-benar ikut serta. Ia pun meminta Pemprov Jatim mengusut tuntas masalah tersebut. “Tentu saja hubungan ini harus diputus. Berhenti jual beli seragam di sekolah. Mereka harus membeli ini secara gratis di toko manapun,” katanya.
Dalam waktu dekat, Komite E DPRD Jatim berencana menggelar rapat di Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Perwakilan menanyakan masalah seragam dan PPDB.
Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, menegaskan sektor pendidikan harus menjadi prioritas. Karena merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi perhatian bersama.
“Sudah 12 tahun, pendidikan murah dan bermutu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien”, jelas Anik.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun berharap agar hearing Komisi E nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik.
“Ini kan review kebijakan pemerintah. Karena lagi-lagi soal pelayanan pendidikan tanpa diskriminasi,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan bahwa pemerintah negara bagian sedang melakukan penyelidikan di tempat atas laporan pengaduan tentang jual beli seragam sekolah menengah negeri. Pemprov ancam sanksi jika pejabat terlibat.
“Kami akan cek di lapangan berdasarkan laporan dan melihat apakah dinas pendidikan dan industri jasa akan dilibatkan,” kata Adhy Karyono dalam rapat di gedung DPRD Jatim usai mengikuti rapat paripurna, Senin (24/7/2023).
Menurut Adhy, pemkab memahami latar belakang keuangan orang tua siswa yang berbeda-beda. Bahkan, lebih banyak orang mungkin tidak mampu membelinya. Itu sebabnya pemerintah provinsi Jawa Timur juga berjanji akan melanjutkan penelitian tersebut.
“Ini akan kita cek di lapangan dari laporan apakah ada keterlibatan dari Dinas Pendidikan, cabang dinas,” kata Adhy Karyono saat ditemui di Gedung DPRD Jatim seusai menghadiri rapat paripurna, Senin (24/7/2023).
Untuk melakukan investigasi, Adhy menegaskan, Kepala Dinas Pendidikan Jatim bertugas mengkaji semua pengaduan dan melakukan pemeriksaan lapangan.SP/rgo
