Senior sebut Munaslub Menguat karena Golkar Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Jakarta, Nawacita | Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipandang solutif untuk mengatasi masalah turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024. Munaslub bahkan dinilai sebagai momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan partai berlambang pohon beringin itu.

“Selain tidak haram, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” kata politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai kepada wartawan, Rabu, 12 Juli 2023.

Yorrys juga menyebut Munaslub lebih bermanfaat daripada mempertahankan kepemimpinan saat ini. Ketua koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Partai Golkar tahun 2016-2017 itu merasa khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk.

Di sisi lain, Yorrys menilai jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan Munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

“Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang ‘baik-baik saja’, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” kata Yorrys.

Yorrys menekankan, Munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar. Munaslub justru sebagai peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.

“Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu,” ujarnya. Yorrys menyebut publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar sehingga Munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.

Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Usulkan Munaslub, Partai Tetap Solid Dukung Airlangga

Apalagi, kata Yorrys, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga nyaris tidak terdengar.

Meski begitu, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan Munaslub, seperti, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi kegentingan yang memaksa. Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu membutuhkan legitimasi dua pertiga DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.

“Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya ‘garang’ di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal,” katanya. vv