Laba Krakatau Steel Pernah Naik 174 Persen

Jakarta, Nawacita – Posisi Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bakal kosong. Silmy Karim, sang Dirut baru saja terpilih sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Keuangan RI.

Silmy terpilih dari tiga kandidat yang namanya disodorkan ke Presiden Joko Widodo. “Iya betul. Tinggal dilantik,” ujar Silmi Karim, dikutip dari Tempo Senin, 26/12/2022.

Terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang telah terbit hari ini. Ia akan dilantik pada awal Januari 2023.

Adapun pesaing Silmy adalah Lucky Agung Binarto dan Julexi Tambayong. Nama tersebut diumumkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang termaktub dalam layang nomor SEK-KP.03.03-8 pada Jumat, 25 November 2022 lalu.

Baca Juga : Laba Krakatau Steel Rp1,06 Triliun Hingga November 2021

Silmy Karim mengikuti seleksi terbuka Dirjen Imigrasi jalur non-ASN. Ia merupakan bos Krakatau Steel yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 6 September 2018. Sebelumnya, ia dikenal sebagai seorang profesional muda yang berkecimpung dalam industri pertahanan.

Mantan Dirut PT Barata ini dijuluki sebagai direktur utama spesialis BUMN sakit lantaran berkali-kali berhasil menangani beberapa perusahaan plat merah yang sedang bermasalah. Di Krakatau Steel pun, pada Januari 2020, Silmy melakukan restrukturisasi utang ke sepuluh kreditur. Per Oktober 2021, Krakatau Steel telah membayar utang mereka senilai Rp 444,7 miliar.

Saat masa kepemimpinannya, Krakatau Steel juga berhasil membukukan laba bersih Rp 896,1 miliar sepanjang 2021. Laba perusahaan naik 174 persen secara year on year menurut hasil laporan audit dari kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan PwC global.

Tak hanya dikenal sebagai bos Krakatau Steel, Silmy Karim diingat karena riwayatnya saat rapat di DPR. Silmy pernah diminta meninggalkan ruang rapat Komisi VII DPR pada medio Februari 2022. Pada saat itu, Silmy terlibat debat dengan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Bambang Haryadi, soal penghentian fasilitas blast furnace. tempo