Surabaya | Nawacita – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi menyatakan secara tegas bahwa pihaknya juga tidak setuju dengan kenaikan harga BBM bersubsidi di hadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikantan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur di depan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (6/9/2022).
“Saya sebagai Anggota DPRD Jatim, saya katakan juga tidak setuju dengan kenaikan harga BBM ini. Sebagai Ketua DPRD Jatim, saya juga akan teruskan aspirasi saudara-saudara mahasiswa,” kata Kusnadi saat orasi mobil komando pendemo.
Dari pantauan, ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim sebagai bentuk penolakan atas kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa hari lalu.
Baca Juga : DPRD Jatim Gagas Pembentukan Satgas Covid-19 di Lingkup Dewan Jatim
Keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih subsidi BBM terlalu membebani APBN dinilai mahasiswa sebagai keputusan kurang tepat. Sebab penerimaan migas Indonesia mengalami surplus.
Ketua DPD IMM Jatim, Miftahul Firdaus Su’udi mengatakan kenaikan BBM akan berdampak pada kenaikan kebutuhan bahan pokok di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
“Akibatnya akan berdampak kepada semua elemen masyarakat terutama masyarakat yang miskin menjadi miskin lebih ekstrem,” kata Firdaus.
Baca Juga : PKS Jatim Tolak Kenaikan BBM, Pemerintah Jangan Susahkan Rakyat
Inflasi yang tidak stabil, lanjut Firdaus akan berdampak pada sulitnya masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, produksi dan investasi yang akan sangat berdampak pada penurunan ekonomi rakyat.
“Kami meyakini wacana bullish pertalite dan solar terkait erat dengan permainan politik pasar global serta peran lembaga keuangan internasional,” tegas Firdaus.
Menurut firdaus sudah seharusnya karakter kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih responsif untuk dapat melihat kondisi sosiologis masyarakat dan melibatkan masyarakat sebagai cerminan negara demokrasi.
Baca Juga : Tolak Kenaikan BBM, Zaenal Abidin: Kemiskinan Di Kepulauan Madura Terancam Tinggi
“Yang kami lihat justru sebaliknya, kebijakan pemerintah mencerminkan kekuasaan otoriter dengan kebijakan yang represif dan konservatif,” ungkapnya.
Merespon kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, DPD IMM Jatim menyatakan sikap ; Pertama, menuntut pemerintah agar membatalkan penyesuaian harga BBM serta mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.
Kedua, mendesak pemerintah BPH Migas untuk membuat regulasi pengawasan peredaran subsidi di masyarakat supaya tepat sasaran. Dan Ketiga, mendesak pemerintah agar memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan agar dikuasai sepenuhnya oleh negara dan diperuntukkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat.
Usai aspirasi diterima oleh DPRD Jatim, ketua DPRD Jatim Kusnadi juga menyampaikan jawaban sekaligus sikap politis di hadapan ratusan mahasiswa bahwa pihaknya sama dengan keinginan mahasiswa yaitu menolak keputusan pemerintah yang menaikkan BBM karena kondisinya kurang tepat. (Ari)