Masyarakat Transportasi Indonesia Kritik Vaksin Booster untuk Pengguna Transportasi
Jakarta, Nawacita | Masyarakat Transportasi Indonesia kritik kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksin booster untuk pengguna transportasi. Sebab kebijakan itu masih belum efektif dalam pemulihan ekonomi. Kritikan itu dikatakan Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono.
Menurutnya pengguna transportasi publik massal di Indonesia jumlahnya masih minim atau sekitar 12 persen apabila dibandingkan dengan transportasi pribadi.
“Sebagaimana merujuk surat edaran Satgas COVID-19 Nomor 21 dan 22 Tahun 2022. Kebijakan tersebut sangat tidak tepat di tengah geliat pemulihan ekonomi Nasional,” kata Bambang melalui siaran pers, Selasa.
Dia melanjutkan, apabila kebijakan ini diterapkan tidak akan berdampak terhadap kekebalan “komunal” bahkan dampaknya pada perpindahan dari transportasi publik beralih ke transportasi pribadi berpotensi macet, dan peningkatan kecelakaan di jalan raya.
Kebijakan ini akan berdampak pada pemborosan, kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi bertambah. Seharusnya pemerintah paham dengan adanya masyarakat menggunakan transportasi pribadi, maka perpindahan/pergerakan masyarakat semakin sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah.
“Seharusnya, sebelum mengeluarkan kebijakan. Pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian, hal ini dapat dibuktikan bahwa vaksin booster bukan segala-galanya untuk mencegah virus COVID-19,” ujarnya.
Bahkan, total penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa pertambahan kasus COVID-19 terhitung 12 Juli 2022 mencapai 3.361 kasus per hari, sedangkan Taiwan yang sudah booster 73 persen dari total penduduk 23 juta jiwa per tanggal 12 Juli 2022 tambahan kasus sebesar 28.972 kasus per hari.
Baca Juga: Vaksin Merah Putih sedang Disiapkan untuk Dosis Keempat
Hampir seluruh negara di dunia tidak membutuhkan lagi sertifikat vaksin sebagai persyaratan menggunakan transportasi publik massal dalam negeri, sebagai contoh di Jepang bahkan yang tidak vaksin bisa menggunakan transportasi publik dengan tidak ada diskriminasi antara masyarakat yang vaksin maupun yang tidak vaksin.
“Saya yakin Menteri Perhubungan RI mengetahui itu karena baru satu bulan yang lalu berkunjung ke Jepang, termasuk saya sendiri, ada lagi di Australia juga tidak menggunakan sertifikat vaksin untuk naik transportasi publik massal dan bahkan pada tanggal 19 Juli 2022 Pemerintah Australia membebaskan turis masuk tanpa sertifikat vaksin (bebas sertifikat vaksin),” tegasnya.
Maka penerapan penggunaan sertifikat vaksin booster yang akan diterapkan pada transportasi publik massal oleh pemerintah pada tanggal 17 Juli 2022 dinilai kurang efektif
“Seyogyanya kebijakan Persyaratan Booster di Transportasi Publik dicabut. Karena kita butuh transportasi publik massal darat, laut, dan udara yang kuat untuk mengantisipasi negara kepulauan yang mempunyai jumlah penduduk yang besar, paparnya. antr
