JAKARTA, Nawacita – Pemerintah memutuskan untuk mencabut larangan ekspor minyak goreng dan turunannya mengingat pasokan dan harga minyak goreng curah kembali stabil.
Namun, untuk menjamin kebijakan pasca larangan ekspor tersebut, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu mengawasi dan mengurus masalah minyak goreng di wilayah Jawa dan Bali.
“Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali,” kata Juru Bicara Menko Marves dan Investasi Jodi Mahardi di Jakarta, Selasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jodi menuturkan Luhut Pandjaitan dan tim akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai ketua koordinator.
Berbagai kementerian dan lembaga teknis pun akan dilibatkan untuk mengawasi masalah minyak goreng tersebut, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung.
“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,” kata Jodi. Jodi menuturkan untuk mengawasi pasokan distribusi minyak goreng, pemerintah juga akan dibantu dengan penggunaan teknologi aplikasi digital.
Baca Juga: Luhut Dilaporkan ke Polda Sultra Terkait Big Data Tunda Pemilu 2024
“Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin,” tutur Jodi, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, keputusan mencabut larangan ekspor minyak goreng beserta bahan baku pembuatannya ditekan oleh Jokowi dan mulai berlaku sejak Senin, 23 Mei 2022, setelah diberlakukan larangan sejak 28 April 2022. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan mempertimbangkan beberapa alasan.
Pertama, data pasokan yang semakin terpenuhi, Jokowi menyebut pasokan minyak goreng curah telah mencukupi kebutuhan nasional bulanan sebesar 194 ribu ton.
Kedua terjadinya tren penurunan harga minyak goreng curah di pasaran nasional, dari semula sebelum larangan ekspor seharga Rp19.800 menjadi Rp17.200-17.600.
Ketiga, serta untuk mempertahankan harga TBS (buah kelapa sawit) petani rakyat.
Terdapat sekitar 17 juta orang yang menggantungkan hidupnya dari industri sawit, mulai dari tenaga kerja hingga tenaga pendukung lainnya. “Meski ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” kata Jokowi.
pkrtnws.
 menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu mengawasi ...){kind=link}