Sejarah 17 Januari: Perjanjian Renville Indonesia dan Belanda

Jakarta, Nawacita – Hari ini 75 tahun yang lalu, tepatnya 17 Januari 1948, naskah dari sebuah perjanjian penting di masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia ditandatangani. Perjanjian itu adalah Perjanjian Renville.

Disebut Renville karena sesuai dengan lokasi perundingan yang dilakukan di atas geladak Kapal USS Renville. Kapal ini adalah kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang ketika itu tengah berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta. Dipilih, karena dianggap sebagai tempat yang netral.

Sejarah perjanjian Renville Berdasarkan laman Museum Perumusan Naskah Proklamasi, perumusan itu mulai dilakukan antara Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947. Delegasi Indonesia terdiri dari:

• Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri
• Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim sebagai Wakil
• Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, juga Kolonel T.B. Simatupang sebagai anggota.

Sementara itu, delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Pokok utama yang dibicarakan dalam perundingan itu terkait dengan wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dalam kesempatan 8 Desember itu, selain ada perwakilan Indonesia dan Belanda sebagai dua pihak yang terlibat langsung, ada juga Komisi Tiga Negara (KTN) sebagai penengahnya. KTN ini meliputi Amerika Serikat, Belgia, dan Australia.

Amerika Serikat dipilih atas persetujuan Indonesia dan Belanda, Belgia menjadi negara yang dihendaki Belanda, sementara Australia adalah pihak luar yang ditunjuk Indonesia.

Hasil perundingan Renville

Berikut hasil yang didapat dari perundingan di atas Kapal Renville, berdasarkan Arsip Nasional Republik Indonesia:

1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera;
2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS;
3. Belanda tetap menguasai seliruh Indonesia sampai RIS terbentuk;
4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera;
5. Wilayah kekuasaan Indonesalia dan Belanda dibatasi garis demarkasi yang disebut Van Mook. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur;
6. Uni Indonesia-Belanda dikepalai oleh Raja Belanda akan dibentuk
7. Referendum untuk menentukan nasib wilayah di dalam RIS akan diadakan
8. Pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS akan diadakan.

Baru kemudian pada 17 Januari 1948 Perdana Menteri Amir Sjarifuddin menandatangani naskah perundingan tersebut dan sekarang dikenal sebagai Perjanjian Renville.

Perjanjian Renville menjadi tindak lanjut dari Perjanjian Linggarjati (1946) yang dilanggar oleh Belanda. Dalam Linggarjati, disepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat (RIS), tetapi Belanda tak menepatinya. Belanda tetap meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS.

Langkah Belanda ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Tak hanya Perjanjian Linggarjati yang dikhianati, Belanda juga mengingkari isi Perjanjian Renvile dengan melakukan serangan ke Ibu Kota Indonesia yang saat itu di Yogyakarta. Serangan ini yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II.

dtk.