Sultra Nawacita – KPK menyambangi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi upaya penyelamatan aset dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu kegiatan yang dilakukan KPK adalah mengevaluasi dan menertibkan sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) di Sultra.
Baca Juga :Â KPK Ajak Masyarakat Ikut Kawal Seleksi Capim KPK
“Dari penertiban sektor pertambangan sendiri yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Sultra pada 19 Agustus 2019 KPK telah melakukan evaluasi atas izin usaha pertambangan (IUP) yang terbit untuk pertambangan di seluruh Sultra,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/8).
Selain itu, Febri mengatakan, KPK melakukan inventarisasi jaminan reklamasi hingga pasca tambang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan PAD Sultra. Dari upaya ini, KPK berhasil menyetor uang senilai Rp 250 miliar dari sektor tambang ke Pemprov Sultra.
Selain memaksimalkan PAD dari unsur pertambangan, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar pada 19-23 Agustus itu, KPK juga meningkatkan PAD dari berbagai bidang.
“Mulai dari kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah, penagihan piutang pajak, hingga rekonsiliasi dan penyerahan sejumlah aset pendanaan dilakukan KPK untuk maksimalkan penerimaan aset hingga Rp 1,2 triliun,” jelas Febri.
Febri merinci uang tersebut berasal dari berbagai hasil rekonsiliasi dan penyerahan sejumlah aset pendanaan, personel, prasarana, dan dokumen di sektor pendidikan, kehutanan, perhubungan, kelautan perikanan, dan pertambangan senilai total Rp 1,196 triliun.
Kemudian, kontribusi dari penagihan piutang pajak kendaraan bermotor plat merah milik pemkab/pemkot senilai Rp 1,7 miliar; tagihan piutang pajak Kota Kendari melalui SKK kepada Kejaksaan Negeri Kendari senilai Rp 611 juta; dan sertifikasi 121 bidang tanah senilai Rp 15 miliar.
“Hingga hari ini (21/8), tercatat total senilai Rp 1,2 triliun aset BMD dan piutang pajak yang tertagih yang diterima oleh Pemprov Sultra,” ungkap Febri.
kmprn
 dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi upaya penyelamatan ...){kind=link}