Nawacita – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51% saham. Pasalnya, perundingan ini dijanjikan selesai pada April 2018, namun hingga kini belum selesai.
Menjawab hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan negosiasi terkait divestasi 51% saham kepemilikan Freeport ke pemerintah Indonesia, bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM.
Jonan mengatakan, proses perundingan ini sedang diselesaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Inalum.
“Mengenai negosiasi dan akusisi participating interest (PI) Rio Tinto sebesar 40% sudah capai tahap final dilaksanakan oleh Inalum. Saya sendiri tidak ikuti proses negosiasi, karena oleh Kementerian BUMN,” tuturnya di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR, Rabu (30/5/2018).
Akan tetapi, lanjut mantan Menteri Perhubungan ini, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40% di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40%. Sedangkan sisanya sehingga bisa capai 51%, maka akan dibeli dari saham Freeport McMoran.
“Jadi mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya 5% dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51%,” tuturnya.
Sebenarnya, kata Jonan, proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK.
“Sisanya tinggal akusisi 51%. Kalau sudah selesai tinggal akuisisi Inalum itu atas participating interest Rio Tinto di Freeport dan sisanya pembelian saham Freeport McMoran 5,6% atau 5,7%, kalau sudah ya sudah 51%, karena kita punya 9%,” tandasnya.
oke
 mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia){kind=link}