Jakarta, Nawacita – Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Hasby Yusuf ditetapkan sebagai tersangka oleh Reskrimum Polda Maluku Utara. Sekretasis Wilayah KAHMI Malut itu ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan ujaran kebencian. Hasby melontarkan kritikan terhadap Presiden Jokowi soal bagi-bagi sembako.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Polri untuk tidak terlibat dalam pertarungan elite politik.
“Jangan lah Polri mau menjadi tempat sampah bagi pertarungan politik elite, sebab tidak baik bagi demokrasi kita,” kata Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa (24/4/2018).Polri, kata dia, perlu secara hati-hati menerapkan pasal yang ada dalam UU ITE apalagi jika dikaitkan dengan sikap atau kritikan masyarakat kepada presiden. Sebab itu sama dengan memberlakukan pasal penghinaan presiden yang telah ditolak dan UU KUHP. “Jadi tidak boleh bertindak sepihak. Kalau ada laporan, lebih baik menggunakan laporan, karena kalau sepihak, apalagi menggunakan alat negara, intelijen, BSSN atau lembaga pemerintahan lainnya yang memantau sosmed, maka itu berpotensi disebut sebagai telah membungkam masyarakat dan menghilangkan kebebasan berpikir dan berpendapat,” ungkap Fahri.
Diketahui, Hasby yang juga seorang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Khairun, Malut, itu sendiri ditetapkan tersangka terkait ujaran kebencian, setelah mengkritik Jokowi melalui media sosial Twitter soal bagi-bagi sembilan bahan pokok (sembako). Hasby dikenakan Pasal 45a Juncto Pasal 28 Undang-Undang ITE. Kemudian Pasal 207, kemudian Pasal 65 KUHP. Sebelumnya, Hasby menyampaikan kritikan kepada Jokowi soal bagi-bagi sembako melalui aku twitternya @HasbyYusuf3. Dia menyebut rendahnya kualitas kepala negara yang sampai turun langsung membagikan sembako menggunakan tas kresek. “Bagi-bagi sembako menjelang pilpres menunjukkan rendahnya kualitas kepala negara. Cukup Pak kades yang bagi-bagi sembako. Kepala negara urusnya stok pangan nasional bukan tas kresek,” cuitnya.
rls
