Jakarta, Nawacita – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Michael Rolandi mengatakan bahwa pencairan Public Service Obligation (PSO) untuk subsidi pangan sudah dicairkan. Hal ini ia sampaikan di Balai Kota setelah bersepeda bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
“Sudah, kemarin sudah cair. Jumlahnya Rp 54 miliar, yang Rp 13 miliar itu memang untuk yang membayar periode Desember karena Desember 2017 itu dibayarnya Januari tahun 2018. Yang Rp 41 miliar itu untuk uang muka pengadaan tahun 2019,” ujar Michael di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (16/3).
Di kesempatan yang sama, Sandiaga Uno juga menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan ini disebabkan kurangnya komunikasi di jajaran Pemda DKI sendiri, terutama soal perubahan peraturan administrasi tahapan pencairan.
“Ini hanya masalah komunikasi, kalau Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari pertama saya tanya sama Bu Marina (Dirut PD Dharma Jaya-red), Bu Marina, kalau ini saya cabut PMD-nya bermasalah enggak? (Marina menjawab) Enggak Pak, tapi saya perlu DP nya ini. Oke, DP-nya kita jalani. Ternyata administrasinya yang kemarin ada mispersepsi dan perubahan, jadi kita ke depan akan lebih baik lagi,” ujar Sandi menirukan percakapannya dengan Marina saat itu.
Saat disinggung soal pengunduran Marina, Sandi mengaku belum berkomunikasi lagi terkait hal tersebut. Ia pun berharap Marina mempertimbangkan keputusannya untuk resign, berhubung dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadhan, di mana permintaan dan pasokan daging biasanya naik.
“Saya belum sempat ngomong di atas kemarin, saya bilang ini mau masuk masa krusial, kita mau masuk masa Ramadhan, biasanya kan daging naik. Jadi Pak Michael kurang sayang nih sama Bu Marina, kurang dielus-elus, harus sering dielus-elus,” kata Sandi berkelakar.
Ke depan, Sandi berharap komunikasi antar dirut BUMD berjalan lancar dan harus lebih baik. Serta berkomitmen kalau masalah pangan adalah yang paling utama, tidak boleh ada yang terlambat alokasinya.
kumparan
 DKI Michael Rolandi mengatakan bahwa pencairan Public Service){kind=link}