JAKARTA, Nawacita – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno melarang pengambilan air tanah secara ilegal. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mencegah penurunan tanah di Ibu Kota.
Menurutnya, gerakan untuk menyetop penggunaan air tanah harus dilakukan dari sekarang. Sebab kemiringan tanah di Ibu Kota akibat penyedotan air tanah udah amat mengkhawatirkan.
“Kita akan secara tegas melarang pengambilan air tanah secara ilegal,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, pihaknya mengakui bila PAM masih belum bisa melayani warga Ibu Kota sepenuhnya. Oleh karenanya, Pemprov mempunyai jurus jitu dengan cara pipanisasi dan pengelolaan air limbah.
“Sekarang 60 persen rumah dan pelanggan yang tersalurkan air bersih (dari PAM). 40 persen lebih masih mengalami kendala,” terangnya.
Pemprov DKI, lanjut dia, akan terus menindak tegas para pemilik gedung bertingkat yang bandel tetap menggunakan air tanah sebagai operasional mereka.
“Bukan hanya infrastruktur besar yang hanya berpihak kepada golongan (ekonomi) menengah ke atas, tapi yang menengah ke bawah ini (termasuk) infrastruktur mikro berkaitan dengan airnya dan listrik,” pungkasnya.
okzn
