BALIKPAPAN,Nawacita.co – Di tengah kontroversi pembangunan gedung baru DPRD Kota Balikpapan, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud rupanya punya wacana lain. Daripada menghabiskan dana ratusan miliar untuk membangun gedung baru, wakil rakyat bisa menempati Gedung Parkir Klandasan.
“Kalau memang ada keinginan cepat punya gedung baru. Sebaiknya dialihkan dulu ke Gedung Parkir Klandasan. Kalau memang merasa gedung sekarang sudah tidak layak lagi,” ujar Rahmad Mas’ud, kemarin (29/9).
Gedung Parkir Klandasan dianggapnya layak. Tidak perlu mengalokasikan anggaran banyak untuk membuat perubahan. Apalagi jumlah lantai sesuai dengan desain gedung DPRD yang baru, yakni delapan lantai. Yang diperlukan hanya penambahan sekat dan penyediaan pendingin ruangan. Sementara untuk akses, sudah ada lift.
“Enggak (perlu) banyak biaya. Tinggal sekat aja. Kasih AC. Lift sudah ada. Delapan lantai pula,” sebutnya. Dia enggan jika disebut pihak yang menolak pembangunan gedung baru DPRD. Namun, di saat anggaran Pemkot Balikpapan sedang sulit, prioritas pembangunan gedung baru DPRD sebaiknya ditunda. Ini disebutnya sebagai langkah penghematan anggaran.
“Kalau saya sudah komit bukan melarang. Ya, ditunda dulu mengingat anggaran kota masih banyak yang skala prioritas. Bukan gedung dewan tidak prioritas, itu prioritas tapi ada yang lebih prioritas. Ya masalah banjir, gedung sekolah dan gedung pemerintah camat dan lurah juga masih ada yang mengontrak. Itu ‘kan lebih langsung, seperti banjir itu,” bebernya.
Sebagai ketua DPD Golkar Balikpapan, dia sudah menginstruksikan partai khususnya fraksi Golkar untuk memikirkan desain ulang gedung baru. Tidak harus memiliki delapan lantai. Karena menyangkut besarnya anggaran pembangunan dan pemeliharaan gedung nantinya.
“Saya sudah menginstruksikan dan memberikan arahan fraksi Golkar bahwa kalaupun dibangun sebaiknya dilakukan desain ulang tidak sampai delapan lantai. Sebab bukan hanya biaya pembangunan yang menelan anggaran tapi juga perawatan nantinya bisa membebani APBD. Kami enggak mau menitipkan permasalahan ke pemimpin berikutnya,” ucapnya.
Meski begitu, kendala terjadi karena disebut tidak semua fraksi di dewan setuju. Namun, dia meyakinkan Golkar dan PDI Perjuangan setuju. “Kami (Golkar) dan PDI-P setuju untuk desain ulang gedung baru. Jadi harus perhatikan suara rakyat juga. Jangan sakiti hati rakyat dengan kondisi sekarang,” pungkasnya.
Diketahui, dalam DED (Detail Engineering Design) dua tahun lalu, besaran biaya pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan mencapai Rp 250 miliar untuk delapan lantai. Pembangunan gedung ini sudah disetujui dengan pola pembangunan multiyears 2017-2019. Pada APBD Murni 2017, pemkot dan DPRD Balikpapan mengalokasikan Rp 25 miliar untuk memulai pelaksanaan fisik. Namun saat ini pemkot menyatakan masih pada tahap uji mekanikal konstruksi.
prokal
