Jakarta, Nawacita – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons positif soal temuan sementara Pansus Angket KPK. Menurutnya, revisi UU KPK harus segera diseksekusi. Fahri juga meminta Presiden Joko Widodo membuat Perppu KPK.
“Jadi memang Presiden Jokowi dan Pak JK sudah harus memulai membaca laporan sementara dari temuan angket. Saya kira Istana mengikuti dengan baik perkembangan yang terjadi di DPR dan harus dipandang secara positif. Kalau revisi (UU KPK) itu sudah pastilah, karena penyimpangan sudah terlalu banyak,” ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Fahri mengatakan, soal Revisi UU KPK harus ada kerja sama antara Presiden dengan DPR. Ia mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu agar mempercepat proses revisi tersebut.
“Oh kan harus berdua. Jangan lupa ya, legislasi itu tugas berdua antara Presiden dan DPR. Tidak akan terjadi Undang-undang kalau salah satu dari keduanya tidak menyetujui. Presiden bisa membuat Perppu lebih cepat. Kalau saya jadi Presiden, saya bikin Perppu, ini darurat kok, korupsinya katanya darurat,” jelas Fahri.
Ia meminta Jokowi segera menyiapkan Perppu. Selain itu, apabila Jokowi menyetujui, hal tersebut masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional).
“Kalau saya sih memang sebaiknya Presiden menyiapkan Perppu ya. Ini kejanggalan dan permasalahan yang sudah terlalu banyak. Presiden harus berani,” tegasnya.
“Tapi ya karena itu harus berdua makanya bentuknya rekomendasi gitu loh. Kalau Presiden setuju masuk Prolegnas berarti dalam Prolegnas segera dibahas,” tutupnya.
Fahri meminta Jokowi segera membenahi sistem penindakan korupsi dengan Perppu. Ia beralasan, masih terdapat kejanggalan di tubuh KPK.
“Sekarang Pak Jokowi harus berani kalau mau memperbaiki sistem. Dia harus berani, melihat kalau ini kejanggalannya banyak sekali,” ucapnya.
dtk
