Banyuwangi, Nawacita – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan pada tahun ini akan ada 200 daerah yang meningkat predikat rating pengelolaan keuangan daerahnya. Peningkatan itu dilakukan dengan mengadakan bimbingan teknis best practise ke daerah yang telah berhasil mengelola keuangan salah satunya Banyuwangi.
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Kemenkeu RI, Lisbon Sirait, mengatakan saat ini ada 400 daerah di Indonesia yang pengelolaan keuangannya memiliki rating C minus. Kemenkeu pun berupaya meningkatkan predikat daerah-daerah tersebut menjadi lebih baik. Targetnya, tahun 2017 ini ada 200 daerah yang meningkat ratingnya, dan sisanya dikerjar tahun depan.
“Salah satu caranya memberikan best practise langsung dari daerah-daerah yang sudah baik pengelolaannya, salah satunya Banyuwangi. Ibu Menteri Sri Mulyani sendiri yang meminta langsung agar apa yang dilakukan Banyuwangi bisa dikloning oleh daerah-daerah lain
di Indonesia,” kata Lisbon saat membuka bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan knowledge sharing keberhasilan di Banyuwangi, Rabu (26/4/2017).
Sebanyak 100 pejabat bidang keuangan dari 50 kota/kabupaten se-Indonesia dibawa Kemenkeu untuk belajar langsung tentang pengelolaan keuangan di Banyuwangi. Selama dua hari Selasa – Rabu (25-26 April), mereka yang terdiri dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset itu belajar tentang perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah ala Banyuwangi.
“Makanya kami menggelar acara disini, supaya kabupaten/kota peserta bisa langsung melihat proses pengelolaan keuangan dan manajemen pemerintahan yang berjalan di Banyuwangi secara langsung,” ujar Lisbon.
Selain materi pengelolaan keuangan, para peserta juga diminta bisa meniru kreativitas Banyuwangi dalam membuat program dan prioritas pembangunan. “Karena kami yakin anggaran daerah pasti tidak akan pernah cukup untuk membiayai semua program, buktinya banyak daerah yang terus meloby ke Kemenkeu untuk ditambah dana alokasi khususnya (DAK). Jadi daerah harus pintar mencari cara lain untuk maju selama tidak melanggar peraturan, seperti yang dilakukan Banyuwangi,” bebernya.
Banyuwangi sebelumnya mendapatkan penghargaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenkeu. Penghargaan yang diserahkan oleh Menkeu Sri Mulyani ini diberikan karena Banyuwangi dinilai mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang baik untuk menunjang program-program pembangunan daerah.
“Semoga Banyuwangi bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kemajuan semua daerah di Indonesia. Dan yang pasti, ini penting juga bagi kami untuk bisa saling sharing program dengan 50 daerah lainnya, karena kami juga masih banyak kekurangan di bidang lain,” terang Anas melalui sambungan whatsapp (WA) video call
Dalam kesempatan itu, Anas menjelaskan dalam pengelolaan keuangan Banyuwangi telah mengintegrasikan mulai perencanaan, tata kelola, hingga evaluasi keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.
“Dan ini tidak hanya pada level kabupaten, tapi juga ke desa dengan e-village budgeting dan e-monitoring system. Jadi tidak lagi ada yang bisa memaksakan penggunaan anggaran pembangunan bila usulannya tidak melewati mekanisme perencanaan terlebih dahulu dari tingkat bawah, dari level desa,” jelasnya.
Pengelolaan keuangan Banyuwangi, kata Anas, tercatat sebagai kabupaten pertama di Jawa Timur dan tiga se-Indonesia yang telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014. Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi sehingga memudahkan BPK melakukan pemeriksaan secara online. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan audit.
Bahkan, Kementerian PAN-RB juga menetapkan Banyuwangi sebagai penerima nilai A atau tertinggi dalam evaluasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Banyuwangi menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mendapat nilai A.
Sumber: Berita Jatim
