Jakarta, nawacita – Lembaga Kementerian Dalam Negeri heboh gara-gara menulis kepanjangan KPK dengan Komisi Perlindungan Korupsi. Mendagri Tjahjo Kumolo langsung memberhentikan stafnya yang salah mengetik ejaan KPK dalam surat resmi Kemendagri ke KPK pada Rabu (8/6) kemarin. Staf dimaksud juga sudah diperiksa. tapi sayang, nama dan identitas tersebut disimpan rapat.
“Hari ini resmi diberhentikan tidak hormat,” kata Tjahjo dalam pesan singkat, Kamis (9/6/2016).
Tjahjo mengatakan dia sudah meminta Sekjen dan Dirjen Polpum untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada staf tersebut. Tjahjo menduga hal ini dilakukan karena kesengajaan.
“Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan. Selama ini tidak pernah ada surat yang ditujukan kepada siapapun ada kesalahan dan ini ada kesalahan yang fatal,” ujarnya.
Tak hanya memberhentikan satu orang, Tjahjo juga mengusut tuntas dugaan keterlibatan pegawai lainnya. Inisiatif sendiri sang staf yang ketik amplop ini, atau ada yang menyuruh.
“Harus diusut tuntas dan ketahuan siapa-siapa yang bermain harus dipecat. Siapapun, apapun jabatannya. Demikian sikap saya yang sudah saya sampaikan kepada seluruh eselon I Kemendagri,” imbuhnya.
Sebelumnya, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati membenarkan pihaknya menerima surat dari Kemendagri dengan kesalahan ejaan KPK. Surat itu diterima KPK Rabu (7/6) kemarin itu, namun ditarik lagi oleh Kemendagri untuk direvisi.
“Surat diterima KPK 7 Juni, tapi karena kelalaian maka kemudian ditarik untuk direvisi,” kata Yuyuk saat dikonfirmasi, Rabu (7/6/2016).
Surat itu beredar di kalangan wartawan, Rabu (8/6/2016). Sekilas tak tampak aneh dari surat tersebut. Terdapat lambang Burung Garuda di bagian atas surat tersebut, sementara tulisan ‘Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia’ tercetak dalam huruf kapital berwarna hitam.
Namun, keanehan tampak di bagian penerima surat. Tertulis ‘Kepada Yth. Komisi Perlindungan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta’. Tulisan ‘Perlindungan’ dilingkari menggunakan bolpen merah. Terlihat pula cap tanda terima surat KPK tertanggal 7 Juni 2016.
Tulisan ‘Perlindungan’ itu terlihat mencolok lantaran kepanjangan dari P dari KPK yaitu ‘Pemberantasan’ bukan ‘Perlindungan’.
sumber : detik.com
