Jatim, Nawacita – DPRD Jatim minta pemerintah transparan dalam penyaluran kartu Pra Kerja yang saat ini sudah bergulir untuk jaring pengaman sosial dampak pandemic corona virus disease (Covid-19) di Indonesia, khususnya di Jatim.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim Basuki Babussalam tujuan pemerintah mengeluarkan kartu Pra Kerja adalah untuk mengayomi masyarakat agar terangkat dari masalah kemiskinan.
“Tapi faktanya banyak persyaratan yang harus ditampilkan masyarakat untuk bisa mendapatkan kartu Pra kerja tersebut,”kata Ketua FPAN DPRD Jatim ini saat ditemui di kantor DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya, Rabu (15/4/2020).
Ia mengakui kartu pra kerja itu pada prinsipnya sangat baik sehingga perlu didukung. Namun harus fair dalam penyaluran kartu tersebut. “Kami mendorong bahwa ketentuan dan persyaratan tersebut boleh diberlakukan namun harus transparan penerima dari kartu tersebut,” pinta Basuki.
Kendati demikian, pihaknya membeberkan telah mendapat laporan bahwa di lapangan saat ini sudah ada seperangkat angka dengan jumlah ribuan yang akan menerima kartu Pra Kerja tersebut sudah masuk terdaftar dengan mudah mendapatkan kartu tersebut.
Padahal saat ini juga banyak semua orang sedang berusaha berebut secara online untuk segera login untuk mendaftar agar bisa menerima kartu tersebut.
“Untuk prasyarat oke lah pihaknya mendukung, namun harus ada transparansi dari pemerintah dan keberpihakan kepada publik,” pungkas Basuki Babussalam.
(tis)
