Jakarta , Nawacita – Pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali mengundang kontroversi di media sosial. Di hadapan ribuan jamaah acara Majelis Tafsir Alquran (MTA) di Solo, jenderal berjuluk 08 itu bilang, kemiskinan Indonesia sudah setingkat dengan negara miskin Afrika, seperti Haiti dan Rwanda.
Kritik mantan Danjen Kopassus itu kemudian banyak menuai pro dan kontra di media sosial. Kaaaarena itu, Handi Risza, Juru Bicara Prabowo-Sandi meminta masyarakat Indonesia memahami secara jernih esensi dari pernyataan yang dilontarkan oleh capresnya itu di pilpres.
Negara Haiti dan Rwanda, kata Handi, hanya bagian dari simbol yang digunakan Prabowo untuk mengkritik masalah perekonomian bangsa. Prabowo tak mau, Indonesia bakal bernasib sama dengan kedua negara yang dinilainya banyak hutang tersebut.
Handi bilang, Indonesia merupakan negara memiliki kekayaan alam yang besar. Belum lagi ditambah jumlah penduduk tanah air yang dinilai sangat besar. Dengan fakta itu, tidak seharusnya angka kemiskinan bangsa masih berada di level 9,7 persen.
“Dia menggunakan simbol negara Rwanda dan Haiti sebagai simbol negara miskin. Jadi menurut saya, positif aja melihat kritik Pak Prabowo,” kata Handi, Rabu (26/12).
Mengutip data BPS, Handi mengakui bahwa angka kemiskinan Indonesia memang telah mengalami penurunan menuju satu digit. Pada Maret 2018, angka kemiskinan turun jadi 9,82 persen dari jumlah total penduduk, atau sebanyak 25,95 juta jiwa.
Namun penurunan angka kemiskinan itu, kata dia, tak sebanding dengan perolehan yang telah dicapai oleh era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam periode yang sama, pada 2009 sampai 2014, angka kemiskinan Indonesia turun dari 14,15 persen menjadi 10,96 persen.
Sementara itu, pada periode 2014-2019 era pemerintahan Jokowi hanya menurunkan angka kemiskinan dari 10,96 persen menjadi 9,82 persen. Artinya, kata dia, penurunan angka kemiskinan era SBY dinilai lebih dari Jokowi.
“Aartinya Pak Jokowi itu kalau diliat memang angka kemiskinan kita akui satu digit. Tapi persentase pengurangannya itu jauh lebih kecil. Ini kalau bicara persentase penurunan justru lebih rendah,” terangnya.
Di sisi lain, kata dia, persentase masyarakat Indonesia yang dinilai rentan miskin masih dinilai sangat besar. Sekitar 40-50 persen. Sehingga jika dinaikan perhitungan angka kemiskinan dari 1 USD ke 2 USD, dia taksir angka kemiskinan bangsa bisa jebol hingga 50 persen.
Adapun memang saat ini, masyarakat Indonesia yang terbilang miskin adalah seseorang yang pengeluarannya dalam satu hari kurang dari Rp 13.374. Sementara itu, standar menurut dunia internasional, disebut telah mencapai 2 USD atau sekitar Rp 28 ribu (Kurs Rp 14.000 per USD 1).
“Jadi itu yang kita lihat masih sangat besar,” katanya.
Lebih lanjut, Handi menyebutkan, persoalan ketimpangan ekonomi juga dinilainya masih sangat besar di Indonesia. Mengutip penelitian world bank, 1 persen warga negara mampu menguasai sekitar 50 persen kekayaan seluruh negara Indonesia.
Angka itu, kata dia, tak bisa dipungkiri masih menjadi momok perekonomian bangsa Indonesia. Belum lagi ditambah dengan carut marutnya mengenai pengelolaan perusahaan BUMN. Karenanya, kegelisahan itu dituangkan Prabowo dengan menggunakan simbol negara Haiti dan Rwanda.
“Ini yang saya melihat itu harus tetap kita kasih warning pemerintahannya. Ini problem besar yang mengintai bangsa kita,” tuturnya.
Atas dasar itu, Handi menyebutkan, pihaknya akan menawarkan kebijakan alternatif untuk pemerintah jika Prabowo-Sandi di 2019 mendatang. Salah satunya dalam sektor penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga bahan pokok.
Selain itu, mereka juga akan meninjau ulang pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Pasalnya, dia menilai, kebijakan itu belum dianggap efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan bangsa.
“Kalau memang pembangunan infrastruktur yang besar ini dianggap tidak efektif, tidak ada dampak pertumbuhan ekonomi, ya kita stop dulu saja. Sambil mendorong sektor lain yang bisa memberikan pertumbuhan ekonomian yang lebih baik untuk kita,” pungkasnya.
jp
